Reni Astuti Temukan Bantuan Permakanan Terputus 3 Pekan, Termasuk ke Lansia

Reni Astuti Temukan Bantuan Permakanan Terputus 3 Pekan, Termasuk ke Lansia

Reni Astuti menemui warga setelah mendapat keluhan terkait program Permakanan Pemkot Surabaya.-Humas Reni Astuti-

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mendapat laporan bahwa banyak lansia dari keluarga tak mampu yang belum tersentuh bantuan pemkot. Salah satunya program permakanan.

“Ada yang melalui WA, ada yang juga menyampaikan langsung ke saya di ruang kerja saya,” kata politisi PKS itu.

Reni mengecek salah satu laporan di Sukomanunggal tiga pekan lalu dan terbaru, Sabtu 21 Januari 2023 di kelurahan Ploso, Rangkah, Pacarkembang dan Pacarkeling. Ia datang bersama kader IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat) dan pengurus RT/RW setempat.

“Dan memang betul ditemukan ada yang kondisinya secara kasat mata tidak mampu, baik (rumah) yang terpasang atau tidak terpasang stiker keluarga miskin itu tidak mendapat permakanan sejak 1 januari 2023 sementara tahun sebelumnya dapat," ungkapnya mengkonfirmasi.

Ia berharap temuan itu segera diatasi. Jangan-jangan ada banyak pemeroleh manfaat yang sejak 2023 ini tak mendapat permakanan lagi.

“Jadi saya khawatir kalo ini terjadi di banyak RW, di banyak kelurahan. Kasus seperti ini bisa ribuan yang mengalami. Oleh karena itu mesti gercep,” lanjut Reni.

Reni sudah menyampaikan temuan itu ke Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya Erna Purnawati dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Anna Fajriatin. 

"Bu Sekda dan bu Kadinsos juga beri perhatian besar atas persoalan ini, kita cari solusi bersama.  Karena kasihan kalo kemudian ada warga yang sangat merasakan manfaat dan membutuhkan bantuan permakanan ini akan tetapi terputus dan ini sudah berlangsung hampir 3 pekan," terangnya.

Reni mendorong keterlibatan RT dan RW. Mereka diharapkan segera memasukkan data warga yang membutuhkan bantuan. Sedangkan dari sisi dinsos, Reni berharap proses verifikasi dilakukan lebih cepat. 

Reni memahami bahwa problem itu muncul akibat perubahan nomenklatur terkait penganggaran bantuan permakanan dari yang sebelumnya masuk anggaran dana kelurahan lalu beralih ke alokasi biaya bantuan sosial. Sehingga jika ada data yang belum masuk harus melalui mekanisme yang benar dan dianggarkan di anggaran biaya tak terduga. 

“Jadi ini bukan karena pemkot tidak peduli namun kurang gercep, mangkane kudu disolusi bareng-bareng,” jelas Reni.

Meski begitu, alumni Statistika ITS dan  PSDM UNAIR itu berharap mekanisme perubahan data tersebut dapat cepat dilakukan. Ia berharap masalah ini tak terulang bulan depan. 

"Sehingga dalam satu pekan ke depan, semuanya sudah selesai, ya. Jadi 1 Februari 2023 ojok sampek onok koyok ngene maneh (Jangan sampai ada kasus seperti ini lagi,Red)," tegasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: