Demi Bangun UIN, Indonesia Utang Rp 10 Triliun

MALANG, HARIAN DISWAY - Pembangunan perguruan tinggi negeri (PTN) Islam gencar beberapa tahun terakhir. Ternyata, anggaran pembangunan itu diperoleh dari utang ke Arab Saudi sebesar Rp 10 triliun. Yakni melalui Islamic Development Bank (IsDB) dan Saudi Fund Development. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembangunan PTN Islam itu telah menghabiskan Rp 7,3 triliun. Sisanya, sebesar Rp 2,75 triliun yang masih aktif. "Itu artinya yang tidak aktif sudah kita bayar kembali," jelas Sri Mulyani dalam ground-breaking pembangunan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fase II, Minggu, 22 Januari 2023.

Bermodal utang puluhan triliun itulah sejumlah kampus negeri Islam dibangun. Di antaranya, UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Wali Songo Semarang, UIN Mataram, dan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Juga IAIN Raden Intan Lampung, IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Imam Bonjol Padang, dan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

"Itu kita bangun semuanya dengan uang negara. Memang dipinjamin dulu, tapi kita bayar pakai uang negara," tegasnyi. Termasuk pembangunan kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Memakai utangan dana dari SFD.

Meski demikian, Sri Mulyani mengklaim porsi pembiayaan pembangunan kampus-kampus keagamaan itu masih lebih besar dari APBN. Digelontorkan melalui surat berharga syariah negara proyek (project based sukuk). Untuk membangun 199 proyek PTN Islam di Indonesia sejak 2015-2023.

Meskipun, kata Sri, bila dikalkulasi secara nominal masih lebih besar total utang IsDB dan SFD. Nilainya mencapai Rp 9,6 triliun. "Jadi lebih besar dari Islamic Development Bank maupun Saudi Fund for Development," ujarnyi.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, total utang Indonesia sampai Desember 2022 sebesar Rp7.733,99 triliun. Dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,57 persen.

Fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi adanya transaksi pembiayaan. Seperti penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar.

Namun, Sri Mulyani memastikan rasio utang terhadap PDB tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali. Diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal.

Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,53 persen atau Rp 6.846,89 triliun dari seluruh komposisi utang akhir Desember 2022. Terdiri dari SBN Domestik sebesar Rp 5.452,36 triliun dan dalam bentuk valuta asing sebesar Rp 1.394,53 triliun.

Sementara itu sisanya yakni 11,47 persen atau Rp 887,10 triliun dalam bentuk pinjaman. Terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 867,43 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 19,67 triliun. (*)

 

 

Sumber: