Jokowi Minta Menteri "Bersih-Bersih"
Presiden Joko Widodo membuka Rakornas Penanggulangan Bencana di JI Expo Jakarta, 2 Maret 2023. -Foto: Setpres-
JAKARTA, HARIAN DISWAY - Kasus pamer harta para pejabat pajak berbuntut panjang. Presiden Joko Widodo pun ikut geram. Bahkan mengeluarkan pernyataan khusus dan meminta seluruh pejabat supaya tak lagi jemawa dan pamer kuasa.
Terutama kepada para menteri dan kepala lembaga. Jokowi meminta agar para bawahan didisiplinkan. Diberi arahan untuk bertindak sewajarnya. Tak hanya itu, Polri, Kejaksaan Agung serta aparat hukum lainnya pun kena getahnya.
"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga. Benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan," tandasnya kepada para menteri dan pimpinan lembaga dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis, 2 Maret 2023.
Jokowi pun terus memantau yang ramai menjadi perbincangan publik. Terutama lewat komentar-komentar negatif netizen akun media sosial kementerian. Yakni menyangkut kasus pejabat pajak dan bea cukai.
Bermula pada kasus pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT). Mantan Kabag Umum Kanwil DJP II Jakarta itu menjadi sorotan publik karena ulah biadab putranya, Marjo Dandy Satrio. Seperti diketahui, Mario melakukan penganiayaan keji kepada David.
Selain itu, Mario juga mendapat hujatan deras lantaran sikapnya yang jumawa. Kerap memamerkan harta dan kendaraan mewah di akun media sosialnya. Akibatnya, sang ayah diperiksa KPK untuk klarifikasi atas Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN).
Tidak berhenti di situ, Eko Darmanto juga kena imbasnya. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga karena ulah jemawanya di jagat maya.
Jokowi bisa memahami mengapa masyarakat kecewa atas kasus-kasus ini. Sekaligus mengungkapkan empatinya terhadap masyarakat yang memberikan penilaian buruk terhadap Ditjen Pajak dan Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
"Kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik. Kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, pamer kekuatan, pamer kekayaan, hedonis," katanya.
Kini, rentetan kasus itu tentu membuat marwah para pejabat pajak tercoreng. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo pun sowan ke kediaman Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sore kemarin.
Dalam pertemuan itu, ia memohon dukungan dan kepercayaan kembali dari seluruh masyarakat, khususnya warga NU. "Kami dari Direktorat Jenderal Pajak hari ini bersilaturahmi, maksud dan tujuannya mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU untuk terus berpartisipasi menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak," kata Suryo melalui siaran pers.
Gus Yahya menyambut hangat pertemuan itu. Ia memastikan, keluarga NU bersama para ulamanya akan istiqomah senantiasa di pihak negara. Serta mendukung apa yang menjadi kepentingan negara
Namun, Gus Yahya meminta para aparatur negara agar selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Sebab, sudah diberi amanah untuk mengelola negara.
"Kita menyeru pemerintah agar organ-organ dan aparaturnya bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas negara," tandasnya. NU, kata Gus Yahya, selalu siap sedia demi kepentingan negara. Termasuk ikut mengawasi praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: