Harus Ada Inovasi di Pelayanan Publik

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta aparatur sipil negara (ASN), terutama para pejabat pelayan publik di Jatim, menerapkan kerja konseptual di bidang birokrasi. Tentu, itu dilakukan dengan kecerdasan spiritual. 

Itu diminta Khofifah dalam forum koordinasi pelayanan publik 2023 dan launching kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP). Kompetisi tersebut diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

”Dalam forum ini, mari kita bersama membahas bagaimana kerja konseptual harus diterapkan. Realisasinya dilakukan harus dengan kecerdasan spiritual,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Senin, 13 Maret 2023.

Menurut Khofifah, untuk menjadi pelayan masyarakat, yang dibutuhkan bukan hanya profesionalitas. Tapi, juga integritas dan hati yang ikhlas.

”Melayani masyarakat bukan hanya tugas kedinasan. Tapi, juga tugas kemanusiaan. Bahkan, tugas hamba Allah sebagai khalifah fil ardh. Sehingga apa yang kita lakukan akan tercatat sebagai ibadah,” bebernyi. 

Dia juga meminta semua ASN dan birokrasi di Jatim agar dapat selalu berkembang serta berinovasi. Sebab, itu menyangkut efektivitas pelayanan kepada masyarakat agar berdampak pada kebaikan layanan, tata kelola, dan produktivitasnya. 

”Forum seperti ini menjadi penguatan bagi kita semua. Kami merasa mendapatkan booster dari Pak Menteri PAN-RB. Beliau mengajak kita untuk menyatukan pikiran untuk mengakselerasi reformasi birokrasi,” sebutnyi. 

Khofifah membeberkan strategi Pemprov Jatim dalam menghadapi ketidakpastian berbagai fenomena global. Yakni, melaksanakan IKI (inisiatif, kolaborasi, dan inovasi). ”Untuk menjalankan IKI, para ASN Jatim harus siap menjadi game changer sekaligus menjadi enabler leader,” ungkapnyi. 

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan beberapa kunci terciptanya reformasi birokrasi yang ideal. Semua itu tertuang dalam Peraturan Men PAN-RB 1/2023. Aturan itu merupakan perubahan dari Permen PAN-RB 17/2013 dan 46/2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

”Nanti tidak ada kesalahpahaman yang menuntut pekerjaan cukup panjang. Tidak ada lagi nantinya yang jabatannya guru, tapi masih mengisi DUPAK yang mengharuskan cuti sampai tiga hari agar selesai,” ucapnya.

Problem dalam pelayanan harus diselesaikan secara matang dengan berbagai inovasi pelayanan publik. Seperti inovasi jemput bola. Yakni, dengan membuka pelayanan melalui telepon dan daring. Dibantu SDM dari Kemen PAN-RB. 

”Ini terbukti efektif. Karena mampu menurunkan perjalanan dinas ke kantor kami sebesar 85 persen. Jadi, dana perjalanan dinas bisa ditekan dan dialihkan untuk pengendalian stunting,” bebernya.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government juga mampu berdampak pada integrasi sistem. 

”Dengan catatan tidak satu inovasi satu aplikasi. Kita sudah stop itu. Harapannya, bisa ada satu sistem yang mampu menjangkau seluruh pelayanan publik bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak repot membuat akun pada tiap-tiap aplikasi pelayanan publik,” tegasnya. 

Sumber: