Tantangan Inklusi Keuangan Digital: Menuju Indonesia Emas 2045

BARU-BARU ini, 28–31 Maret 2023, diadakan pertemuan pertama tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral. The 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) itu berlangsung di Bali. 

Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, salah satu peran penting dan strategis ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia ialah ASEAN akan terus berkembang. Perkembangan itu didukung konsumsi yang kuat, investasi, dan perdagangan terbuka dengan negara lain. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan open small economy. Maka, penting untuk memantapkan inklusi keuangan digital. 

Inklusi keuangan digital berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bagi pelaku usaha, Inklusi keuangan digital dapat mengurangi informasi asimetri sehingga mereka dapat dengan mudah meningkatkan akses layanan keuangan untuk memperbesar skala ekonomi mereka. 

Terhubungnya pelaku usaha dengan layanan keuangan digital juga dapat meningkatkan pendapatan dan output-nya. Sebab, penjualan dapat dilakukan secara daring dengan pembayaran berbasis digital. Pelaku usaha pun dapat lebih meningkatkan investasi karena biaya menggunakan basis keuangan digital yang lebih rendah. Peningkatan skala ekonomi secara digital dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas sehingga dapat menurunkan kemiskinan.

Di sisi lain, bagi masyarakat, inklusi keuangan digital juga dapat mengurangi informasi asimetri sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan akses layanan keuangan (menabung, membayar tagihan, berbelanja, dan lain sebagainya). Adanya inklusi keuangan digital memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi jual beli barang dan membuka peluang investasi. 

Inklusi keuangan digital juga dapat mendorong masyarakat dalam berinovasi sehingga muncul berbagai start-up dan usaha-usaha baru yang dapat berdampak pada penurunan ketimpangan. Jika ketimpangan bisa teratasi, akan terwujud menjadi Indonesia emas pada 2045 yang mempunyai pendapatan USD 23.199 per kapita.

Lembaga keuangan menjadi ujung tombak dalam pencapaian pembangunan ekonomi. Maka, penting untuk memperdalam peran lembaga keuangan, khususnya perbankan. Lembaga itu harus lebih nyata menyentuh masyarakat yang membutuhkan modal untuk kegiatan produktif. Salah satu yang dapat mendorong kegiatan tersebut ialah digitalisasi ekonomi.

Berdasar penjelasan tersebut, multiplier effect dari adanya inklusi keuangan digital tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Meski demikian, terdapat perbedaan tingkat inklusivitas antarnegara dan wilayah yang disebabkan berbagai faktor. Di antaranya, infrastruktur, ketimpangan, penggunaan alat komunikasi, financial depth, pendapatan, pendidikan, dan status kesehatan bank di wilayah tersebut. 

 

Tantangan Inklusi Keuangan Digital di Indonesia

Meski inklusi keuangan digital di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan, tidak dapat dimungkiri bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi inklusi keuangan di Indonesia. Pada 2021, lebih dari separuh orang dewasa di dunia, yang tidak memiliki rekening bank, tinggal di tujuh negara. Salah satunya Indonesia. Hal tersebut tentu akan menghambat perkembangan inklusi keuangan, terutama yang berbasis digital, khususnya di Indonesia.

Pertumbuhan kepemilikan rekening di Indonesia tidak begitu signifikan karena tidak adanya dana lantaran masih minimnya income per kapita masyarakat Indonesia. Kepemilikan rekening lembaga keuangan dan kepemilikan kartu debit/kredit meningkat masing-masing hanya 3 persen dan 4 persen.

Berdasar hasil survei, tiga alasan utama orang dewasa tidak membuka rekening ialah, pertama, dana yang tidak mencukupi. Kedua, sudah ada anggota keluarga yang memiliki. Ketiga, layanan keuangan dirasa terlalu mahal. Hingga 2021, penggunaan rekening digital bagi orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening sebagai berikut. 

Sumber: