Deal Politik dan Palang Pintu Istana

PILPRES masih pada tahap timbang-timbang calon. Namun, isu adanya deal pembagian kavling kursi menteri sudah beredar. Apakah karena parpol tak ingin kehilangan kontrol atas presiden?

Isu kontrak politik bagi-bagi kursi antara Ganjar Pranowo (tentu bila menang) dan PDIP diembuskan aktivis Ade Armando. Intinya, penunjukan menteri dan posisi strategis akan dilakukan PDIP.

PDIP pun sudah menjawab: Tidak ada kesepakatan politik semacam itu.

Tentu sebagian publik percaya dengan isu bagi-bagi jabatan tersebut. Sebagian lagi percaya dengan bantahan PDIP.

Kalau kita membolak-balik cerita di awal pemerintahan Jokowi atau kabinet pertamanya, sempat muncul kabar PDIP sulit mendapat akses ke Jokowi. Ada hambatan komunikasi. Padahal, PDIP-lah pengusung utama yang membuat mantan wali kota Solo itu menginjak istana.

Di kabinet pertama Jokowi (era Jokowi-JK), untuk pejabat tinggi yang memegang palang pintu, tak ada satu pun yang dari PDIP.

Pejabat palang pintu itu adalah menteri atau pejabat setingkat menteri yang berkantor di istana. Satu kompleks dengan presiden. Merekalah yang sehari-hari bersama presiden.

Ada tiga pejabat ”palang pintu”. Yakni, menteri sekretaris negara (mensesneg), sekretaris kabinet (seskab), dan kepala KSP (Kantor Staf Presiden).

Ketiganya menjadi dapur kebijakan dan strategi langkah kepresidenan. Sebab, presiden tentu sering berdiskusi dengan tiga pejabat di ring satu tersebut. 

Bisa dibilang, pejabat ring satu itu adalah otaknya, sedangkan menteri di kementerian adalah bagian dan tangan dan kaki presiden, yang menjadi operator atau pelaksana kebijakan presiden.

Ketiganya atau satu dari mereka mendampingi presiden saat menerima tamu. Seperti palang pintu. Ibaratnya, tiga bek yang berdiri membentengi gawang.

Di level pemda, posisi sekretaris negara dan sekretaris kabinet itu seperti sekda. Mereka tentu lebih berpengaruh jika dibandingkan dengan kepala dinas yang kita ibaratkan menteri.

Dahlan Iskan yang pernah menjabat menteri BUMN melukiskan, bila kabinet adalah sebuah kelas, sekretaris kabinet adalah ketua kelasnya. 

Di kabinet awal Jokowi-JK, menteri sekretaris negara dijabat Prof Pratikno. Awet sampe sekarang. Ia tidak berasal dari parpol. Ia akademisi, mantan rektor UGM. 

Sumber: