Reshuffle Jokowi Rapikan Barisan Koalisi

Sehingga, orkestrasi isu dan narasi pro-pemerintah bisa dioptimalkan. Langkah mengeliminasi serangan-serangan rival politik pun bisa makin efektif. Dengan begitu, ritme politik akan tetap terjaga sesuai dengan selera kekuasaan.

"Ini bisa dimaknai bahwa Jokowi akhirnya memotong satu jatah menteri dari NasDem," ungkap dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina itu. Bisa pula diartikan sebagai sanksi politik. Sekaligus konsekuensi dari perjuangan Nasdem mengusung Anies dan berseberangan dengan kekuasaan.

Selain itu, Jokowi juga menempatkan Rosan Perkasa Roeslani sebagai wakil menteri BUMN mendampingi Erick Thohir. Rosan sendiri merupakan orang terdekat menteri BUMN itu. Ada kemungkinan, ia disiapkan sebagai pengganti bila Erick maju sebagai calon wakil presiden.

Posisi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, kader PPP itu, digantikan oleh Saiful Rahmat Dasuki. Ini berkaitan erat dengan dinamika internal partai PPP. Setidaknya, pergantian tersebut merupakan permintaan internal partai. 

Bisa saja PPP mencoba untuk melakukan konsolidasi internal. Yakni dengan merawat simpul-simpul kekuatan politik di internal partai. Tentu agar mendapatkan jatah kue kekuasaan secara merata. Di mana Suharso Monoarfa yang kehilangan posisi ketua umum tetap dipertahankan sebagai menteri Bappenas.

Sedangkan, mantan ketum lama yang tersingkir, yakni Djan Faridz diberikan posisi Wantimpres. Yakni menggantikan Mardiono yang kini menjadi Utusan Khusus Presiden sekaligus Plt Ketum PPP. 

"Yang menarik untuk dicermati lebih lanjut, pasca pembagian jatah kue kekuasaan ini, akan dikemanakan jatah kursi ketua umum PPP secara definitif?" lanjut Umam. Sebab, tujuh bulan menjelang Pemilu, status ketum PPP masih Plt. Belum definitif. 

Ada kemungkinan posisi ketum PPP akan "ditransaksikan" dengan kompensasi logistik kepada Sandiaga Uno. Atau bahkan Mardiono sendiri akan menempatinya secara definitif. Semua masih teka-teki. (*)

 

 

Sumber: