Reshuffle Jokowi Rapikan Barisan Koalisi

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Akhirnya Presiden Joko Widodo merombak barisan pembantunya di Kabinet Indonesia Maju, Senin, 17 Juli 2023. Sebetulnya, isu reshuffle ini sudah digaungkan sejak Oktober 2022 lalu. Yakni dari kalangan relawan Jokowi setelah Partai Nasional Demokrat (NasDem) mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Sejak itulah, para kader NasDem di jajaran kabinet menteri jadi sasaran. Ada Johnny G Plate sebagai menteri komunikasi dan informatika, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Tetapi, Jokowi tampaknya tak mau gegabah. Reshuffle baru dilaksanakan justru pertengahan tahun. Tepat dua bulan setelah Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi proyek BTS 4G pada Mei lalu.

Posisi Johnny digantikan oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi. Yang tak lain merupakan orang terdekat Jokowi. Mengingat Budi juga pimpinan Relawan Pro Jokowi (Projo).

Selain dititipi kelanjutan proyek BTS, Jokowi pun memberi tiga tugas lagi untuk Budi. Yakni soal pembersihan platform-platform yang meresahkan masyarakat hingga ekosistem digital harus menjadi tanggung jawab Kominfo. "Yang keempat ini pesan dari pak presiden khusus, bersama pak menko bagaimana membangun narasi Pemilu Damai 2024," imbuhnya kepada wartawan.

BACA JUGA:Tugas Baru Menkominfo dari Jokowi: Tertibkan Medsos yang Jadi E-commerce, TikTok Shop Termasuk?

BACA JUGA:Jokowi Singgung Proyek BTS Usai Lantik Budi Arie Setiadi Jadi Menkominfo

Sejumlah pengamat menilai reshuffle kali ini lebih kental bernuansa politik ketimbang birokratis. Jabatan baru Budi itulah yang seolah menegaskan bahwa Jokowi memiliki perhatian besar kepada jaringan relawannya. Bahkan yang sebelumnya sempat aktif menjalankan Musra (Musyawarah Rakyat).

"Padahal, Projo sendiri sempat dituding PDIP sebagai 'hanya sempalan kecil' dari jaringan relawan Jokowi," kata Direktur Eksekutif Indostrategic A. Khoirul Umam saat dihubungi, kemarin.

Hingga kini, juga tidak terdaftar sebagai bagian dari relawan pemenangan pencapresan Ganjar Pranowo. Bahkan, belakangan Projo justru sering menunjukkan kedekatannya dengan capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

Hal itu pun dikonfirmasi oleh hasil Musra yang menempatkan Prabowo sebagai presiden pilihan pertama dengan perolehan suara 20.persen. Baru disusul Ganjar 19 persen dan Airlangga Hartarto 12,5 persen.

Artinya, konsolidasi mesin politik relawan di sekitar Jokowi yang kini merapat ke Prabowo, justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan Jokowi. Ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo ketimbang rekan separtainya, Ganjar. 

Ditambah lagi dengan pernyataan Jokowi di hadapan jaringan relawannya di Bogor akhir pekan lalu. Bahwa Jokowi meminta agar relawan tidak banyak bergerak dulu mengingat koalisi belum pasti. "Statement itu seolah menegasikan kesiapan pencapresan Ganjar, mengingat PDIP sendiri telah memiliki golden ticket menuju Pilpres 2024 mendatang," tandas Umam.

Menurutnya, ada keuntungan tambahan dengan posisi Budi sebagai menkominfo. Tak hanya untuk mengakomodir relawan dan memperkuat sinyal dukungan ke Prabowo. Tetapi, juga sangat penting untuk menertibkan cyber space Indonesia.

Sumber: