Proyeksi Pertumbuhan Kredit Nasional

Berdasar kondisi saat ini, dapat dipastikan bahwa proyeksi pertumbuhan kredit nasional di tahun 2024 yang dibarengi dengan pesta demokrasi seharusnya tidak perlu dikhawatirkan lantaran kesiapan dari aspek regulasinya sudah memadai. Masalahnya sekarang hanya tinggal bagaimana UU tersebut diimplementasikan di lapangan.

 

Faktor 

Pasca pemulihan dampak Covid-19 hingga konflik Rusia vs Ukraina maupun Palestina vs Israel, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2024 yang pada awal Januari 2023 diproyeksi pada level 2,7 persen turun di angka 2,4 persen. 

Tahun 2023 dikatakan sebagai salah satu tahun paling lambat ekonomi maju dalam lima dekade terakhir. Pada forum IMF-World Bank Annual Meeting 2023, ada tiga isu penting yang menjadi concern dari giat tersebut. Yakni, kemiskinan, kesejahteraan, dan perubahan iklim. Upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan mitigasi perubahan iklim harus berjalan beriringan, khususnya di tengah situasi global yang makin dinamis. 

Dalam hal ini, institusi keuangan, khususnya bank, mempunyai peran yang signifikan dalam menciptakan suatu inovasi pembiayaan yang juga berdampak positif bagi pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, hingga perubahan iklim. Selain itu, isu-isu lain yang tidak kalah penting ialah ekonomi digital, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembangunan yang berkelanjutan, hingga perdamaian dunia. 

Dari semua isu tersebut, institusi keuangan, khususnya bank, dapat berpartisipasi untuk mewujudkan dunia yang lebih baik melalui inovasi keuangan yang secara langsung dapat memberikan dapat positif di berbagai aspek secara umum maupun aspek-aspek tertentu secara khusus.

Di tengah ketidakpastian kondisi global maupun euforia pesta demokrasi, Indonesia tetap optimistis bahwa pertumbuhan kredit tetap berada di angka 10–12 persen. Tidak hanya usaha berskala raksasa, kehadiran UU P2SK juga menjadi fondasi dari segala aspek kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya untuk usaha kecil dan mikro (UKM) yang juga disokong penyaluran program kredit usaha rakyat (KUR) yang belakangan ini menunjukkan tren peningkatan. 

Disadari bahwa memastikan penyaluran kredit sesuai harapan bukanlah hal yang mudah. Ketika kondisi pasar sedang lesu, pengajuan kredit mungkin akan menurun karena para pelaku usaha waswas dengan kondisi pasar yang belum menentu. Namun, dengan dukungan pemerintah dan sikap yang optimistis, niscaya kelesuan pasar dan pola konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akan pelan-pelan bangkit lagi. 

Kunci untuk memastikan penyaluran kredit bagi masyarakat tak pelak adalah perpaduan komitmen pemerintah dengan optimisme para pelaku ekonomi. (*)

Prawitra Thalib, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, koordinator Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, sekretaris Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga.-Dok Pribadi-

Sumber: