Wisuda Ke-40 Unikom, Mahfud Ingatkan Sarjana Harus Jadi Intelektual Bermoral

Untuk itu, penegakan hukum harus tegak. Kalau tidak, negara mengalami disorientasi. Ketika dibiarkan akan terjadi distrust atau ketidakpercayaan. Ketika terus berlangsung, terjadilah disobedience, atau perlawanan. Maka akan berlanjut pada disintegrasi. Inilah urutannya hancurnya negara. 

"Banyak negara hancur karena penegakan hukumnya bobrok. Saat terjadi ketidakadilan, rakyat pasti melawan," ungkapnya sembari memberi contoh negara-negara timur tengah yang runtuh karena pemerintahannya tak adil.

Kemudian, soal pemberantasan korupsi. Indeks persepsi korupsi Indonesia masih di angka 34 dari 100. Korupsi masih berlangsung dari pusat hingga ke daerah di berbagai lembaga. "Pemberantasan korupsi itu jangan sampai main-main. Kalau penegakan hukum ditegakkan, 50 persen masalah selesai," ingatnya.

Syarat selanjutnya, demokrasi yang berkualitas. Demokrasi harus benar, bukan transaksional dan jauh dari kata teror. Keputusan keputusan yang diambil hatus terbuka bukan selintutan.

"Dan terakhir, toleransi dijaga. Indonesia ini paling jamak dan plural. Jumlah suku 1.360. Agama semua dengan seluruh sekte dan alirannya ada. Bahasanya 762 bahasa daerah," tambahnya.

Sebagai penutup, Mahfud mengingatkan, Pemilu 2024 harus berjalan bermartabat dan berkualitas.  "Semua orang boleh memilih siapa pun dan partai apapun. Tidak boleh ada tekanan dan intimidasi  Rakyatnya juga harus sadar. Jangan mau transaksional," pungkasnya. (*)

 

Sumber: