AS Hikam: Ganjar akan Lebih Bebas Beradu Gagasan Pada Debat Pamungkas

AS Hikam: Ganjar akan Lebih Bebas Beradu Gagasan Pada Debat Pamungkas

Kunjungan Ganjar Pranowo di Maluku, 30 Januari 2024. Ganjar menjadi capres pertama yang menginjakkan kaki di Banda Neira.-TPN Ganjar-Mahfud MD-

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Dewan Pakar Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam, menyatakan bahwa debat capres terakhir malam ini, 4 Februari 2024 akan menjadi penentu utama, terutama bagi masyarakat yang masih bimbang atau swing voters.

"Ini sangat menentukan. Para capres harus bisa full blown. Kalau menggunakan hitungan Kompas, 20% undecided dan swing voters itu banyak. Jadi, masih bisa mendapatkan 10%-15% suara. Kalau teorinya debat hanya mempengaruhi swing voters, tapi kan ini namanya politik, bukan bisnis," ujar Hikam.

Hikam menegaskan bahwa dalam politik, tidak selalu semudah itu. Masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih, antara lain; gagasan, identitas politik, isu-isu terkini, dan pesan kampanye.

Setelah Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, Hikam meyakini bahwa calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, akan semakin bebas beradu gagasan.

"Saya tidak akan kaget dalam debat capres terakhir nanti, Pak Ganjar bisa lebih bebas mengutarakan pandangannya karena Pak Mahfud telah melepaskan jabatan strategisnya," ujar Hikam yang meraih gelar Phd ilmu politik di University of Hawaii.

BACA JUGA:Sepulang Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di GBK, Rombongan Bus Partai Hanura Terguling di Tol Solo-Ngawi

BACA JUGA:Alam Ganjar Serukan Persatuan tanpa Diskriminasi dalam Talkshow Imlek

Pada debat pamungkas Pilpres 2024, para capres akan beradu gagasan dengan tema kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi. Subtemanya meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi.

Hikam mengungkapkan, kebijakan pro rakyat menjadi ide dasar program Ganjar-Mahfud, seperti KTP Sakti dengan target penduduk ekonomi menengah ke bawah.

KTP Sakti bertujuan agar masyarakat penerima bantuan pemerintah terdata dengan baik dan mudah mengakses berbagai bantuan pemerintah, sehingga bantuan sosial dan subsidi negara tepat sasaran.

Terkait kesejahteraan ekonomi sosial, Hikam berpendapat bahwa kebijakan harus menyasar masyarakat yang paling termarginalisasi.

Buruh dan anak sekolah perlu peningkatan sumber daya manusianya (SDM) melalui pendidikan dan asupan gizi untuk meningkatkan kualitas dan kecerdasan.

"IQ warga negara Indonesia cenderung rendah di Asia. Soal kesejahteraan, apa pun yang dilakukan pemerintah yang baru, harus menyentuh mereka yang termarginalisasi. Untuk apa infrastruktur? Kalau tidak menyentuh masyarakat yang termarginalisasi," paparnya.

Hikam juga menyoroti masalah stunting di Indonesia, yang menurutnya diawali dengan "stunting cara berpikir pada kalangan elitnya," yang tidak mampu mengatasi tantangan global dan hanya menjadi echo chamber. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: