Soal Rekrutmen Petugas Haji, Anies Janji Lawan Ordal dengan Meritokrasi

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan berkomitmen membenarkan proses rekrutmen Petugas Haji sesuai ketentuan meritokrasi. Hal ini menanggapi masih adanya orang dalam alias Ordal dalam penentuan Petugas Haji di Indonesia.

BACA JUGA: Anies: Transparansi Dibutuhkan untuk Atasi Rekrutmen Petugas Haji yang Masih Manfaatkan Ordal

"Ini problem memiliki ordal. Ini perubahan yang kita bawa mengembalikan perubahan dari koneksi ke meritokrasi," kata dia saat menjadi narasumber kegiatan dialog Semua Bisa Haji, dipantau dari YouTube Aksanation, Kamis, 8 Februari 2024. 

Sebelumnya dalam kegiatan dialog Semua Bisa Haji salah satu peserta bertanya kepada Anies. Dalam ketentuan Petugas Haji ada perubahan di mana bisa merekrut Non-ASN. Namun menjadi celah untuk terlibat sebagai Petugas Haji mengandalkan koneksi di dalam instansi terkait.

Dengan persoalan tersebut, Anies menegaskan kembali hal ini harus dibenarkan. Tujuannya, memberikan kesempatan yang adil bagi yang berprestasi.

"Sehingga kesempatan itu diberikan ke siapapun kepada mereka yang berprestasi bukan kepada mereka yang punya koneksi," ujarnya.

Anies sendiri mengaku pernah merasakan pengalaman yang janggal ini ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ia menyebutkan pernah mempertanyakan beberapa hal kenapa bisa ada petugas haji yang tidak kompeten.

"Saya merasakan itu ketika di DKI, petugas haji yang mayoritas, fine. Tapi selalu ada petugas haji yang kalau kita baca bisa apa enggak jadi petugas haji. Ada pernyataan bisa enggak jadi petugas haji? Iya, iya, masuk kok bisa?," katanya. 

Anies pun menyoroti ihwal transparansi rekrumen. Ia mengatakan jika rekrumen dilakukan transparan maka tidak akan manipulasi. Hal ini juga mendorong pengawasan.

BACA JUGA: Menjawab Sulitnya Pelaku Usaha Mendapatkan Izin Travel Umroh, Anies Singgung Perlindungan Negara terhadap Warganya

"Sudah saatnya ini dibuka menjadi transparan, apa sih lawannya dari manipulasi? Lawannya transparansi.  Ketika dibuka transparan, siapa yang bertugas, potensinya apa, latarbelakangnya apa, maka publik akan mengawasi," katanya. (*)

Sumber: