Lagi, Jasa Jokowi untuk Prabowo

Kriteria baku untuk pemberian jenderal kehormatan juga tidak pernah muncul ke publik. Purnawirawan seperti Soesilo Soedarman, SBY, dan Hari Sabarno cukup beralasan meraih bintang empat kehormatan karena mereka menjabat menko polhukam. 

Namun, Luhut, Agum, dan Hendro saat itu menteri biasa. Walau pada akhirnya Agum dan Luhut merasakan juga jabatan menko polhukam.

Kali ini giliran Menhan Prabowo yang  menjadi jenderal kehormatan. Jubir Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, pangkat kehormatan itu diberikan karena dedikasi dan kontribusi Prabowo di bidang militer dan pertahanan.

BACA JUGA: Menhan Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan Bintang Empat, Ikuti Jejak SBY dan LBP

Tapi, tidak seperti jenderal kehormatan sebelumnya yang mulus-mulus saja diterima masyarakat, Prabowo banjir kritik. Pintu kritik dan protes datang dari berbagai aktivis hukum dan HAM. Juga, dari parpol. Misalnya, PDIP.

Kritik bukan karena Prabowo memenangkan quick count pilpres. Melainkan, terkait jejak kasus HAM  masa lalu sang jenderal. Prabowo diberhentikan dari TNI setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penculikan mahasiswa, dalam persidangan DKP (Dewan Kehormatan Perwira).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid khawatir pemberian pangkat jenderal kehormatan itu akan menutup jejak masa lalu Prabowo.

BACA JUGA: Jokowi Tepis Isu Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo sebagai Transaksi Politik

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ikut mengkritik. Ia menyebut putusan Jokowi sangat bertentangan dengan fakta Reformasi ’98. 

Namun, Jokowi tetap jalan. Tetap menyematkan pangkat di pundak menteri pertahanannya. Apakah itu konspirasi? Ada beberapa hal menarik untuk dicermati.

Pertama, pangkat kehormatan itu diberikan menjelang akhir jabatan Prabowo sebagai menteri pertahanan. Padahal, para menteri lain mendapat jenderal kehormatan di awal tugasnya, terutama yang menjabat menko polhukam.

BACA JUGA: Prabowo Dijadwalkan Terima Pangkat Jenderal Kehormatan Pagi Ini, Berikut Riwayat Karier Militer Lengkapnya!

Bisa ditafsirkan, Jokowi memberikan legitimasi baru untuk Prabowo yang sudah diyakini (penghitungan suara belum selesai) akan menjabat presiden pengganti Jokowi. 

Sebagai presiden yang otomatis menjadi panglima tertinggi TNI nanti, karena berasal dari kalangan militer, Prabowo perlu legitimasi sebagai jenderal bintang empat. Sebab, para bawahannya, yakni panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU, dan kepala Polri, semuanya berpangkat bintang empat.

Langkah Jokowi itu akan membuat hubungannya dengan Prabowo makin solid. Tentu akan menambah daftar panjang jasa budi Jokowi. Apalagi, dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, Jokowi akan tetap mendapat peran besar. 

Sumber: