THN AMIN Senang MK Panggil 4 Menteri Jokowi ke Sidang Sengketa Pilpres 2024

HARIAN DISWAY - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan akan memanggil empat menteri untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Muyani Menkeu, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

"Dari Sidang di MK hari ini Senin 1 april 2024 Alhamdulillah permohonan Tim Hukum Nasional (THN) AMIN dikabulkan oleh MK , yaitu Para Menteri terkait akan di Panggil oleh MK Untuk didengar Keterangannya," kata Sekertaris TPLN AMIN Agus Yunarto kepada wartawan, Senin, 1 April 2024.

Agus mengatakan sejumlah menteri itu akan menyampaikan keterangannya Pada hari Jumat 5 April 2024.

Sebelumnya, Kuasa hukum Anies-Muhaimin (AMIN) Ari Yusuf Amir meminta MK untuk menghadirkan empat menteri sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. "Membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia serta Menko Perekonomian Republik Indonesia guna didengar keterangannya dalam persidangan ini," kata Ari dalam persidangan, Kamis, 28 Maret 2024.

BACA JUGA:Anies-Gus Imin Lepas THN Amin Daftarkan Gugatan Pilpres ke MK

BACA JUGA:Anggap Hal Receh, Anies Perintahkan THN Cabut Laporan soal Pernyataan Jokowi ke Bawaslu

Seperti diketahui, Hakim Konstitusi yang diketuai Suhartoyo mengatakan, MK akan menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo pada Jumat, 5 April 2024.

Pemanggilan pembantu Presiden itu diputuskan usai para hakim konstitusi menggelar rapat pada pagi tadi. "Yang pertama yang perlu didengar oleh MK adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian, Sri Muyani Menkeu, Tri Rismaharini Mensos, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," kata Suhartoyo di penghujung sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin sore, 1 April 2024.

Menurutnya, lima pihak yang dipanggil tersebut dikategorikan penting oleh MK. Sebab MK perlu mendengarkan keterangan dari pihak tersebut dan menepis anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mengakomodir permohonan Kubu Anies-Muhaimin dan Kubu Ganjar-Mahfud.

Menurut Suhartoyo pemanggilan kepada pihak-pihak tersebut penting dilakukan.

Karena kedua kubu penggugat yakni Kubu Paslon 1 Anies-Muhaimin dan paslon 3 Ganjar-Mahfud meminta MK menghadirkan sejumlah menteri, seperti Sri Mulyani dan Risma, untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

"Jadi semata-mata (pemanggilan empat menteri dan DKPP) untuk kepentingan para hakim," ujar Suhartoyo. (*)

 

Sumber: