Ikut Menitikkan Air Mata, Megawati Ulur Waktu Soal Sikap Politik PDIP
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bersedia menjadi ketua umum lagi.-Raka Denny/Harian Disway-
JAKARTA, HARIAN DISWAY--Rakernas V PDIP sudah ditutup Minggu sore, 26 Mei 2024. Tidak ada pernyataan resmi dan terbuka soal sikap politik PDIP dalam pemerintahan baru nanti. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri seolah ingin mengulur waktu.
Ya, sikap politik PDIP memang menjadi hak prerogatif sang ketua umum. Di tangan Megawati lah arah partai berlogo banteng itu ditentukan. Apakah menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kelak.
Dalam pidato penutupannya, Megawati bicara selama 1 jam 13 menit. Hanya selisih 10 menit lebih sedikit ketimbang pidato pembukaan pada Jumat, 24 Mei 2024. Tetapi, nada bicara juga tak kalah emosional.
Megawati tetap bicara dengan gaya yang khas. Berbahasa Jawa campur Indonesia. Blak-blakan. Sesekali juga menyelipkan tawa kecil sebelum melanjutkan kalimat berikutnya.
BACA JUGA:Daftar Lengkap 17 Rekomendasi Eksternal PDIP, Nomor 7 Bikin Puan Menangis
“Lha iya, enak ae kalau menit ini saya ngomong. Kan harus dihitung secara politik nu. Enak aja,” ujar Megawati dalam pidato penutupan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, kemarin.
Kalimat itu menanggapi soal arah dan sikap politik PDIP ke depan. Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut tak mau gamblang. “Hehe, enak aja, ya dong, gua mainin dulu dong. Setuju nggak?” seloroh dia lantas disambut sorak dan tepuk tangan para hadirin.
Megawati enggan membuat pernyataan resmi. Yang jelas, dia ingin semua kader dari pusat hingga anak ranting tetap bekerja keras. Tuun ke akar rumput. Terutama untuk memenangkan Pilkada 2024.
Meski dia juga menyadari bahwa sikap politik PDIP bakal beriringan dengan tantangan ke depan. Tidak ringan. Itu berkaca pada karut marutnya praktik hukum selama perhelatan Pemilu 2024.
“Juga bagaimana beratnya PR untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan,” tandasnya. Bagi Megawati, tantangan sekarang di bidang hukum amat rumit. Yakni hukum yang mengusung keadilan versus hukum yang dimanipulasi.
Dia memberi beberapa contoh seperti Putusan MK Nomor 90 tentang persyaratan capres-cawapres. Bahkan juga praktik penyelenggara pemilu yang tidak netral. Baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu.
“Saya heran dengan KPU. Nggak ngerti saya, kok bisa nurut. Padahal harusnya luber jurdil. Eh, enggak. Aduh pusing dah,” tuturnya. Termasuk Bawaslu yang dia nilai tidak pro aktif menindak setiap pelanggaran. Bahkan cenderung diam.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menitikan air mata saat membacakan rekomendasi Eksternal Partai di penutupan Rakernas V PDIP, Minggu, 26 Mei 2024.-YouTube PDIP-
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: