7 Tahun PPDB Penuh Masalah, DPR Minta Pemerintahan Baru Hapus Sistem Zonasi

"Jangan sampai dengan adanya aturan zonasi, jarak rumah yang sudah diatur pemerintah dengan persentase secara merata masih menyisakan persoalan terutama bagi masyarakat kurang mampu yang tidak bisa sekolah di negeri. Terlebih lagi yang memanfaatkan jual beli, sogok-menyogok kursi untuk siswa-siswi baru. Ini menjadi masalah yang menjadi perhatian yang perlu dievaluasi secara tegas, harus diberikan sanksi yang berat,”ucapnya. 

Ia membandingkan dengan kasus yang terjadi di Kota Bandung Jawa Baratc bahwa terdapat temuan-temuan tentang PPDB yang kurang baik, sehingga oknum-oknum tersebut diberikan sanksi pemecatan. “Mudah-mudahan ke depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat aturan yang jelas dan sanksi tegas,” tutupnya.(*)

 

Sumber: