Rapat Perdana Pansus Haji Dimulai Bulan Juli, Bahas Penyalahgunaan Kuota Sampai Kualitas Layanan Haji Reguler

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya Adi Putra menyampaikan rapat perdana Pansus Haji akan digelar pada bulan Juli.

Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan panitia angket haji.

Anggota Tim Pengawasan Haji 2024 tersebut belum mengetahui tanggal pasti dari rapat perdana Pansus Haji 2024, namun ia memastikan bahwa rapat perdana akan berlangsung bulan Juli.

“Info dari Sekretaris Pansus, rapat pansus dengan agenda pertama pemilihan dan penetapan pimpinan panitia angket haji akan dimulai bulan Juli. Namun, terkait tanggal pastinya belum muncul,” jelas Wisnu.

BACA JUGA:Polemik Penerbangan Haji, Kemenag Sebut Garuda Lamban Dalam Pengajuan Slot Time Penerbangan

Wisnu menjelaskan bahwa Pansus Haji 2024 ini juga akan membahas tiga fokus penting terkait Hak Angket Haji. 

Fokus pertama yakni tentang penambahan kuota haji plus yang tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Masalah transportasi, pemondokan, penerbangan, serta pelayanan terhadap jemaah haji reguler maupun khusus yang jauh dari standar kelayakan menjadi fokus kedua pembahasan Hak Angket Haji oleh Pansus Haji 2024 nantinya.

BACA JUGA:Garuda Beralasan Kehabisan Slot Penerbangan Haji, Kemenag: Itu Kegagalan Maskapai

“Ketiga, terkait kelalaian pemerintah menanggulangi membludaknya jamaah yang tidak menggunakan visa haji resmi pada musim haji,” ungkap politisi Fraksi PKS tersebut.

Wisnu menyebut masalah ketiga mengakibatkan banyak masalah perlindungan hukum hingga kualitas layanan bagi jemaah haji resmi.

Ketiga masalah dalam penyelenggaraan Haji 2024 ini perlu dibahas secara serius agar tidak terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya.

BACA JUGA:PPIH Kemenag Akhiri Layanan Haji di Kota Makkah, Jemaah di Madinah Menunggu Proses Pemulangan

“Tiga masalah utama yang menjadi concern sejumlah fraksi di parlemen dan anggota lintas komisi yang terlibat dalam pengawasan pelaksanaan haji 2024 sehingga dinilai perlu dilakukan investigasi secara serius,” tutur Wisnu.

Sumber: dpr go id