Masih Perlukah BPIP?

Tahun-tahun sebelumnya kita sering melihat Paskibraka memakai jilbab. Dan rasanya baik-baik saja. Tidak mengganggu proses pengibaran bendera Merah Putih. Orang yang merancang dan menandatangani aturan baru ini sungguh tidak tahu fungsi hijab. Mungkin dianggapnya jilbab itu hanya sebagai atribut atau aksesori.

Sis-sia kita mengeluarkan anggaran hampir Rp 1 miliar per bulan untuk menggaji pejabat-pejabat BPIP setiap bulannya. Itu belum termasuk anggaran untuk operasional dan jalan-jalan penjabat BPIP. Gaji tertinggi didapat Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri. Nilainya Rp 112,5 juta. Anggota dewan pengarah lainnya Rp 76,5 juta per bulan. Yudian sebagai kepala BPIP digaji Rp 76,5 juta per bulan. Masih ada wakil kepala, deputi, staf khusus, dan tenaga ahli.

Keberadaan BPIP patut dievaluasi. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka perlu mempertimbangkan lagi apakah masih perlu ada BPIP. Selama ini peran BPIP juga tidak dirasakan penting oleh masyarakat. Memaknai sila pertama Pancasila saja BPIP gagal. Memaknai Bhinneka Tunggal Ika saja tidak becus. 

Tidak cukup minta Maaf, BPIP harus terbuka menjelaskan bagaimana sampai keluar kebijakan yang melarang Paskibraka memakai jilbab saat pengukuhan dan pengibaran/penurunan bendera. Harus jelas ini kesengajaan, kecerobohan, atau kebodohan. (*)

*) Jurnalis Harian Disway, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga.

  

 

 

Sumber: