Bandar dan Bohir di DPR

PELANTIKAN anggota DPR RI periode 2024–2029 diwarnai dengan tampilnya wajah-wajah yang sudah dikenal publik karena aktivitasnya sebagai pengusaha. Di antaranya, ada Rusdi Kirana dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang tercatat sebagai anggota DPR paling tajir dengan kekayaan senilai Rp 2,6 triliun.

Rusdi Kirana dikenal sebagai owner maskapai penerbangan Lion Air. Ia kemudian didapuk sebagai salah seorang wakil ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mewakili partainya. Sah sudah Rusdi Kirana sebagai salah satu most powerful person di Indonesia. 

Kekayaan berlimpah dan kekuasaan politik besar berkumpul menjadi satu di tangannya. Rusdi masuk kategori genre manusia ”penguasaha” (penguasa sekaligus pengusaha).

BACA JUGA: Ketua DPRD DKI Polisikan RS Eka, Ketimpangan Power

BACA JUGA: Pimpinan Fraksi di DPR RI Sudah Dibentuk, 3 Parpol Belum Setor Susunan Lengkap!

Sebanyak 262 di antara 575 anggota DPR memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Mereka tercatat memiliki saham, menjabat komisaris, hingga menduduki kursi direksi di 1.016 perusahaan. Bisnis mereka merambah sektor penyiaran, perdagangan umum, hingga industri ekstraktif.  

Pada masa jabatan 2019–2024, total ada 575 anggota DPR. Dari jumlah itu, sebanyak 318 orang atau 55 persen anggota berlatar belakang pebisnis atau pengusaha. Mereka adalah anggota DPR yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan bisnis. 

Pebisnis langsung berarti aktor utama yang mengisi jabatan dan posisi strategis pada suatu perusahaan atau korporasi. Sedangkan pebisnis tidak langsung merupakan anggota DPR yang keluarga intinya memiliki perusahaan atau korporasi.

BACA JUGA: Puan Maharani Resmi Kembali Menjabat Sebagai Ketua DPR RI 2024-2029, Komitmen Tampung Aspirasi Rakyat

BACA JUGA: Annisa Mahesa Jadi Anggota DPR-RI Termuda, Ini Profil dan Harta Kekayaannya

Dari 55 persen anggota yang berlatar pengusaha, paling banyak menjabat pemilik perusahaan. Kemudian, ada yang menjadi direktur atau wakil direktur serta komisaris. Mereka tersebar di berbagai sektor. Mulai energi dan migas, teknologi, industri, manufaktur, ritel, developer, kontraktor, perkebunan, peternakan, hingga perikanan. 

Sebuah penelitian menemukan adanya keterkaitan antara bidang usaha dan penempatan komisi si politikus di DPR. Ada potensi konflik kepentingan antara agenda kerja komisi di DPR dan kepentingan bisnis tertentu. 

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, terdapat 149 kasus korupsi sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 114 kasus. Ada beragam profesi yang terjerat kasus korupsi, termasuk para politikus yang menjadi anggota DPR/DPRD dan wali kota/bupati. 

BACA JUGA: Publik Harus Kawal Ketat Anggota DPR RI 2024-2029, Jangan Lagi Ada UU 'Kilat'

Sumber: