Tantangan Pengelolaan Keuangan di Maluku Utara

Namun, sering kali pilkada diwarnai politik uang dan praktik-praktik yang tidak sehat lainnya, yang mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak berkompeten atau yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Ketika proses pilkada dipengaruhi politik uang, risiko korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah makin tinggi. Kepala daerah yang terpilih melalui cara-cara yang tidak transparan cenderung akan mengembalikan ”investasi politik” mereka dengan mengorbankan anggaran publik. 

Hal itu mengakibatkan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah karena kepala daerah lebih fokus pada kepentingan politik jangka pendek daripada pembangunan jangka panjang.

Di sisi lain, pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada kompetensi dan integritas dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

Pemimpin yang efektif dan memiliki visi jangka panjang cenderung akan mendorong reformasi dalam pengelolaan anggaran, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Pengelolaan keuangan di Provinsi Maluku Utara memang tengah menghadapi tantangan besar. Namun, dengan kepemimpinan yang transformatif dan strategi yang komprehensif, tantangan tersebut dapat diatasi. 

Pemilihan gubernur tahun 2024 menjadi momen penting untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Dengan transparansi, akuntabilitas, pemberantasan korupsi, efisiensi anggaran, dan pemanfaatan teknologi, Provinsi Maluku Utara dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya. (*)

*)Yudi Pratama Jasin adalah mahasiswa Program Doktoral Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.

 

Sumber: