Prabowo Dituding Cawe-Cawe di Pilgub Jateng

 Sebagai negarawan vs politikus,

presiden milik semua rakyat vs presiden juga ketua umum parpol.

BACA JUGA:Tantangan Kabinet Prabowo Pasca Kemenangan Trump

BACA JUGA:Pemerintahan Prabowo Tidak Bisa Langsung Kerja

Sikap netral vs memihak calon yang dijagokan.

Sistem presidensial yang kita anut memang memberikan kekuasaan luar biasa kepada presiden. Tak hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tetapi, juga panglima tertinggi TNI. 

RI-1 juga memiliki hak prerogatif wilayah hukum memberikan grasi, abolisi, amnesti, dan rehabilitasi.   

Bahkan, di era Presiden Jokowi, KPK ikut ”dilarutkan” dalam rezim eksekutif. Para pegawai KPK dijadikan ASN. Sudah menjadi rahasia umum, KPK juga dipengaruhi istana. 

BACA JUGA:Asta Brata untuk El Senor Presidente Prabowo Subianto

BACA JUGA:Optimisme Kebijakan Ekonomi Kabinet Prabowo-Gibran

Seabrek jabatan dan otoritas yang dimiliki itu selalu melekat pada sosok presiden. Saat presiden menyatakan aktivitas di hari libur pun, tetap saja sulit dipisahkan dari berbagai jabatan itu. 

Presiden yang sedang berlibur sekalipun, bila situasi tidak baik-baik saja, bisa memanggil panglima TNI, kapolri, dan para menterinya.

Begitu luasnya rentang kekuasaan presiden, Jokowi sebagai seorang kepala pemerintahan telah banyak melakukan hal positif. Misalnya, mampu menahan laju inflasi dan hilirisasi berbagai mineral tambang. Itulah yang menjadi materi sanjungan para pendukungnya.

Namun, sebagai kepala negara, Jokowi banjir kritik. Banjir protes. Kepala negara seharusnya menjaga konstitusi dan alat negara. Tapi, para pengkritik menganggap Jokowi membiarkan putranya menjadi cawapres lewat putusan MK yang melanggar etika. 

BACA JUGA:Meneroka Kebijakan Luar Negeri Prabowo (1): Strategi dan Arah Kebijakan

Sumber: