Luhut Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Hampir Pasti Diundur, Akan Diawali Bantuan Stimulus Untuk Rakyat Miskin

HARIAN DISWAY - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menanggapi polemik yang terjadi tentang kenaikan PPN 12 persen, dan memastikan rencana itu akan diundur.

Ketua DEN mengklaim pemerintah mendengar aspirasi masyarakat menengah kebawah. Padahal awal rencananya PPN 12 Persen ini akan berlaku pada 1 januari 2025. mendatang. 

Kebijakan tersebut sesuai amanat Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). "Ya hampir pasti diundur, Ya kira-kira begitulah," Ungkap Luhut di TPS 04, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan 27 November 2024.

Luhut memahami rencana kenaikan PPN 12 Persen ini memang harus diiringi dengan stimulus untuk menopang perekonomian masyarakat kelas menengah. 

BACA JUGA:Prabowo Resmi Lantik Anak Buah Luhut di Dewan Ekonomi Nasional

BACA JUGA:Warganet Kompak Tolak PPN 12 Persen

"PPN 12% itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin dihitung dua bulan, tiga bulan,". katanya.

Stimulus bisa dalam bantuan tarif listrik misalnya untuk mereka yang rumahnya masih menggunakan listrik 1300 watt ke bawah. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai Presiden Prabowo Subianto tak akan menyusahkan rakyat.

Pernyataannya menyusul kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 yang masih bersifat wacana.

"PPN ini kan masih wacana, masih usulan, tentunya kan itu masih dibahas dan pasti menunggu Pak Presiden kembali. Jadi kita tunggu saja Pak Presiden kembali, jangan berandai-andai, tidak usah kita konotasi yang nanti ada kenaikan begini begitu," kata Adies di Kompleks Parlemen, Rabu, 20 November 2024 silam.

BACA JUGA:Ekonom Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Beresiko Picu Inflasi

BACA JUGA: Luhut Pandjaitan Mengenang Faisal Basri: Ekonom Kredibel yang Penuh Dedikasi

Ia meyakini usulan Menteri Keuangan soal kenaikan PPN 12% berdasarkan pertimbangan yang matang. Adies memastikan Prabowo akan memihak pada kepentingan masyarakat.

Apalagi, kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Kita lihat yang pasti kan Pak Presiden dalam menjalankan pemerintah selama 5 tahun intinya kan selalu tidak akan menyusahkan rakyatnya gitu kan. Seperti itu," kata wakil ketua umum Partai Golkar tersebut.(*)

*)Mahasiswa Magang Universitas 17 Agustus Surabaya 

Sumber: