Jelang Diberlakukan, BEM SI Jatim Gelar Aksi Tolak PPN 12 Persen

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Pemberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen tinggal menghitung hari. Namun penolakan masih terus bermunculan.  

Di Jawa Timur, sekumpulan mahasiswa yang tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Timur menggelar aksi protes dengan format "Mimbar Rakyat Tolak PPN 12 Persen" yang diselenggarakan pada Minggu,  29 Desember 2024 di Taman Bungkul Surabaya. 

BACA JUGA:Kenaikan PPN 12 Persen: Tantangan dan Solusi untuk Ekonomi 2025

BACA JUGA:PPN 12 Persen, Beban atau Berkah bagi Perekonomian Indonesia?

Dalam aksi yang diikuti 150 peserta ini, Aulia Thariq Akbar selaku koordinator BEM SI Jatim mengatakan, bahwa aksi ini sebagai pemantik kepada masyarakat untuk menyadarkan agar juga bersuara dalam menolak PPN 12 persen secara bersama dengan mahasiswa. 

"Antusias masyarakat sekitar baik. Ada bapak dan ibu yang menyampaikan aspirasinya, serta banyak warga ikut tanda tangan di banner kami yang sepakat menolak kebijakan tersebut," ujarnya saat diwawancarai pada Senin, 30 Desember 2024 

Menurutnya kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam situasi ekonomi Indonesia saat ini bukanlah langkah yang tepat. Menurutnya, pemerintah harus mencabut atau mengkaji ulang kenaikan PPN 12 persen tersebut. 

BACA JUGA:Pengguna QRIS Dikenakan PPN 12 Persen, Begini Simulasi Hitungannya!

BACA JUGA:Barang Premium Bakal Kena PPN 12 Persen, tapi Daftarnya Belum Diumumkan!

Suasana aksi Mimbar Rakyat Tolak PPN 12 Persen oleh BEM SI Jatim, di Taman Bungkul, Surabaya, Minggu 29 Desember 2024 -Dok.pribadi-Dok.pribadi

Aulia menyebut kenaikan PPN hingga 12 persen akan menyebabkan harga kebutuhan primer semakin naik, sebab menyesuaikan dengan pajaknya. Sedangkan tingkat penghasilan atau pemasukan masyarakat tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung menurun. 

"Yang dikhawatirkan adalah makin menurunnya angka kelas menengah serta daya beli masyarakat yang kian merosot," jabar mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Airlangga ini. 

Selain itu, akan makin banyak pengangguran jika kelas menengah banyak yang turun. Maka dari aksi ini, ia menyebut akan ada berkelanjutan jika PPN 12 persen benar-benar diterapkan di tahun 2025 nanti. 

"Harapannya pemerintah membatalkan PPN 12 persen ini dan mencari alternatif kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Atau mengkaji ulang dengan melibatkan masyarakat, akademisi, maupun pelaku-usaha menengah. Agar kebijakannya tepat sasaran," pungkasnya.(*)

Sumber: