Catat, KKP dan TNI AL Ramai-Ramai Bongkar Pagar Laut Tangerang Besok

HARIAN DISWAY – Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pihaknya akan menyelaraskan penanganan pagar laut di perairan Tangerang bersama beberapa stakeholder terkait. 

Hal ini terlihat pada postingan di akun Instagram @swtrenggono yang menunjukkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI M. Ali, Senin, 20 Januari 2025.

Diketahui hasil dari pertemuan itu akan dilakukan pembongkaran terhadap pagar laut Tangerang, pafa Rabu, 22 Januari 2025 esok.

Meski demikian, trenggono menjelaskan bahwa pihaknya masih akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan melibatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Baharkam Polri pada Rabu pagi.

BACA JUGA:Polemik Pagar Laut, Prabowo Minta Penyelidikan hingga Tuntas

BACA JUGA:Nusron Wahid Buka Suara Terkait Heboh Sertifikat HGB di Pagar Laut Tangerang

Baru pada siang harinya akan dilakukan pembongkaran.

“Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat besok Rabu pagi. Lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran,” ucap Trenggono dikutip Selasa, 21 Januari 2025.

Dilansir dari disway.id, dari KKP akan menurunkan satgas dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Lerikanan (PSDKP) untuk melaksanakan pembongkaran tersebut dalam waktu maksimal 2×24 jam. 

Senada, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menambahkan bahwa pembongkaran ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Menteri KKP Bertemu KASAL Bahas Pembongkaran Pagar Laut

BACA JUGA:Menteri KKP Soal Pembongkaran Pagar Laut Tangerang: Harusnya Tunggu Penyelidikan Dulu! 

“Evaluasi bagaimana cara yang baik, aman, cepat, dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat,” jelas Muhammad Ali. 

Selanjutnya, Trenggono juga menyampaikan, sesuai dengan arahan Presiden pula, bahwa penyelidikan pagar laut tersebut akan tetap dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum.

Sumber: