BKSDN Kemendagri Berkomitmen Turunkan Angka Pengangguran di Daerah

HARIAN DISWAY - Dalam Penilaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah pada dimensi penurunan pengangguran yang digelar di Command Center Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) pada Rabu, 1 April 2026, ada satu hal penting yang mencuat.

Dalam kesempatan itu Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan komitmennya terkait penguatan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif sebagai kunci dalam menurunkan angka pengangguran di daerah. 

Dalam acara secara daring itu, menurut Yusharto, upaya penurunan pengangguran perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari capaian angka, tetapi juga kualitas kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat.

BACA JUGA: Kemendagri Kirim Ribuan Praja IPDN ke Aceh Tamiang Bantu Bersihkan Gedung-Gedung Pemerintahan

"Dibutuhkan ekosistem yang kuat untuk menghadapi tantangan pengangguran, mulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan program, hingga kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian hasilnya berkelanjutan," ungkapnya. 

Untuk itu ia ingin pihaknya terus mendorong pendekatan berbasis data dan tata kelola yang komprehensif dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan penurunan pengangguran harus didukung oleh proses yang terukur dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada hasil akhir semata.

Sementara itu, dalam sesi presentasi, sebagai salah satu tim penilai, Redaktur Pelaksana Detikcom Irwan Nugroho menyoroti fenomena ketenagakerjaan yang hingga kini masih menjadi tantangan di berbagai daerah.

BACA JUGA: Umrah saat Banjir, Bupati Mirwan Didesak Mundur, Kini Dibidik Kemendagri!

Dia menilai ketimpangan antara sektor pertanian dan perkotaan menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Dalam konteks tersebut, Irwan juga mempertanyakan.

Bahwa sejauh mana efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah dalam mendorong tenaga kerja, khususnya di wilayah perkotaan, untuk beralih atau terlibat dalam sektor pertanian yang memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan secara optimal.
Gelaran Penilaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah pada dimensi penurunan pengangguran yang digelar secara daring dari Command Center Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) pada Rabu, 1 April 2026. --Kemendagri

Di sisi lain, dirinya juga turut mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif.

BACA JUGA: Warga Israel Punya KTP Indonesia, Begini Penjelasan Kemendagri

Menurutnya, diperlukan langkah konkret, terukur, dan responsif, baik melalui penguatan sistem perlindungan tenaga kerja, perluasan peluang kerja alternatif, maupun peningkatan kapasitas tenaga kerja agar tetap adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar.

Melalui kegiatan ini, BSKDN berharap berbagai praktik baik yang telah dipaparkan dapat direplikasi oleh daerah lain dengan penyesuaian karakteristik masing-masing wilayah. Dengan demikian, upaya penurunan pengangguran tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi daerah. (*)

Sumber: