Shadow Economy sebagai Primadona Baru Kas Negara, Mungkinkah?

Jika benar, tindakan pemerintah akan ditafsirkan sebagai upaya melegalkan aktivitas yang ilegal. Mengenakan pajak pada aktivitas ilegal jelas melanggar jika ditinjau dari aspek moral dan agama. Memungut pajak dari perjudian, misalnya, dapat mengesankan bahwa pemerintah ”membenarkan” aktivitas ilegal tersebut. 

Meski terdapat potensi besar, penerapan pajak pada underground economy menghadapi tantangan besar. Dari aspek yuridis, hal tersebut tentu dapat menimbulkan gesekan dengan aparat hukum yang bertugas memberantas kejahatan.

Banyak aktivitas ekonomi UE yang melibatkan aktivitas manipulasi data atau laporan keuangan yang sulit dideteksi. Misalnya, pada sektor kelapa sawit, praktik transfer pricing dan manipulasi luas lahan masih umum terjadi. 

Pendeteksian pelanggaran itu memerlukan regulasi dan teknologi yang mampu mengakomodasinya demi penegakan hukum yang kuat. (*)

*) Sukarijanto adalah pemerhati kebijakan publik dan analis di Institute of Global Research for Economics, Entrepreneurship & Leadership

 

 

 

 

Sumber: