PT KAI Bayar Pajak, Kontribusi BUMN ke Negara Meningkat Setiap Tahun

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Satu per satu perusahaan BUMN membayarkan pajak ke negara. Terbaru, PT Kereta Api Indonesia (KAI). Total pajak atas aset KAI pada 2024 yang dibayarkan kepada Pemerintah Kota Surabaya meliputi PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) senilai Rp 32.053.482.208.

Rincian pembayaran pajak pada Pemerintah Surabaya pada 2024 terdiri dari PBB 2024 senilai Rp 1.955.210.069 dan BPHTB 2024 Rp 30.098.272.139. Sementara itu, pembayaran pajak di tahun 2023 senilai Rp 27.675.859.674 yang terdiri dari PBB 2023 senilai Rp 3.668.510.517 dan Rp 24.007.349.157 untuk BPHTB 2023.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan, pembayaran pajak ini merupakan wujud dari tanggung jawab KAI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung perekonomian daerah. KAI ingin berkontribusi pada pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.

“KAI sangat peduli dengan pembangunan daerah. Serta selalu berkomitmen untuk mendukungnya. Pembayaran pajak ini merupakan salah satu wujud dari komitmen kami,” kata Luqman, Rabu 5 Maret 2025. 

BACA JUGA: Masih Awal 2024, Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Negara Positif Hingga Rp149,25 Triliun

Ia menegaskan, pembayaran pajak ini, merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola keuangan. KAI berharap dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembayaran pajak.

KAI juga terus berkomitmen untuk menjaga dan mengoptimalkan aset negara yang diamanahkan pemerintah. Langkah ini tidak hanya mendukung kemajuan transportasi, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan besar yang sejalan dengan program Asta Cita untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. "Dengan demikian, KAI terus berkontribusi pada pembangunan daerah dan mendukung perekonomian nasional," ucapnya.

KAI merupakan satu dari beberapa BUMN yang terbilang rajin membayar pajak ke negara. Tercatat, beberapa BUMN lain yang rajin membayar pajak ke negara adalah PT Pertamina yang menyetor pajak sebesar Rp 224,53 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara Rp 52,38 triliun, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Rp 33,11 triliun.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) mencatat penerimaan pajak hingga akhir 2023 terkumpul Rp 526,2 triliun atau setara 101,75 persen dari target. Penerimaan pajak ini tumbuh 11,09 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BACA JUGA: Mudik Gratis Bareng KAI, Pendaftaran Dibuka Hari Ini, Cek Rute dan Syaratnya!

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim bahwa BUMN berhasil meningkatkan kontribusi fiskal kepada negara. Kontribusi itu diberikan melalui setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP) dalam tiga tahun terakhir. 

Perusahaan-perusahaan pelat merah memiliki peran besar beberapa tahun terakhir. “Selama 2020 sampai 2023, total kontribusi kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp 1.940 triliun. Rinciannya, pajak sebesar Rp 1.391,4 triliun, lalu PNBP dan lainnya sebesar Rp 354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp 194,4 triliun,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, tren kontribusi BUMN dalam pembayaran pajak terus meningkat. Di 2020 kontribusi pajak BUMN sebesar Rp 247 triliun, 2021 sebesar Rp 278 triliun, 2022 sebesar Rp 410 triliun, dan 2023 menjadi Rp 457 triliun. Indikator pertumbuhan kinerja BUMN pun terlihat dari total aset BUMN yang terus naik. (*)

Sumber: