Kritik Pertama SBY

BACA JUGA:SBY Pamit ke Jokowi, Mau Jadi Penasihat Khusus Malaria di New York

BACA JUGA:Usai Bertamu ke Prabowo, Kini SBY Bertemu Jokowi di Istana Merdeka

Doktrin itu lahir dari gerakan reformasi yang menuntut penghapusan dwifungsi ABRI (TNI). Tak boleh lagi militer aktif jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, pejabat kementerian, dubes, anggota DPR, atau pejabat BUMN.

SBY saat itu menjabat kaster (kepala staf teritorial) dengan pangkat letnan jenderal. Sikap ABRI saat itu mengakomodasi tuntutan tersebut. Fraksi ABRI dibubarkan. Prajurit TNI  harus pensiun bila memegang jabatan sipil.

Bahkan, SBY menjadi ”korban” pertama. Ia harus pensiun dini dengan pangkat letnan jenderal. Melepas baju militer karena ditunjuk sebagai menteri kabinet Gus Dur. Padahal, kalau karier militernya dilanjutkan, ia punya peluang menjadi KSAD atau panglima TNI.

Garis tangan SBY membawanya menjadi presiden. Tidak terwujud jadi panglima TNI, tetapi menjadi panglima tertinggi TNI, sebagai jabatan otomatis seorang presiden. Pangkat militer aktif terhenti di bintang tiga, tetap juga mendapat jenderal bintang empat kehormatan.

SBY juga menyetujui putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pensiun muda dari anggota TNI, saat memilih terjun ke dunia politik. AHY peraih Adimakayasa sebagai lulusan terbaik Akmil. Pensiun di pangkat mayor di tengah karier militer yang cemerlang. 

Kini SBY mengingatkan doktrin profesionalisme TNI. Ia menjaga UU agar tidak ditabrak.

Sikap SBY itu sama dengan sikap mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang pasang badan saat ada upaya melanggar konstitusi UUD ’45. Mega mati-matian melawan upaya memperbolehkan presiden tiga priode.

Kalau Mega tidak menolak, upaya perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode sudah berjalan. Jokowi pun bisa jadi sekarang masih menjabat presiden.

Banyak yang menilai, sikap kukuh Megawati menjaga konstitusi itu menjadi salah satu alasan hubungannya dengan Jokowi renggang.

Bagaimana sikap pemerintah sekarang terhadap kritik SBY? Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi. Apalagi, saat ini juga ada proses revisi UU TNI.

Revisi UU TNI yang kini berproses di DPR  juga tidak mulus-mulus amat. Sejumlah lembaga sipil seperti Pukat UGM mengkritisi karena ada tren mengembalikan dwifungsi. Dalam demo mahasiswa juga muncul penolakan revisi UU TNI dan UU Polri.

Revisi UU TNI belum selesai, tapi pemerintah sudah melangkah. Setelah kritik SBY, apakah Presiden Prabowo melakukan perubahan? 

Kita tunggu saja. Sebab, yang mengkritik dan mengingatkan itu adalah sahabat dekatnya sejak taruna,  teman koalisinya, sesama jenderal, kalau ketemu selalu berpelukan. Menyanyi bersama. Sangat akrab. Juga, presiden ke-6 RI. (*)

Sumber: