Perang Dagang dan Momentum UMKM Indonesia

Situasi seperti ini bisa jadi momentum baik bagi UMKM. Kelompok usaha kecil dan menengah itu bukan hanya ”garda terakhir” saat badai krisis menghantam, tetapi sesungguhnya adalah pilar peradaban ekonomi bangsa kita. 

Dengan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB nasional, UMKM adalah fondasi yang selama ini menahan gelombang ekonomi global. 

Reposisi UMKM menjadi hal yang fundamental, tidak hanya diposisikan sebagai ”penyelamat darurat” perekonomian bangsa. UMKM harus menjadi kekuatan utama. 

BACA JUGA:Sustainable Financing Sektor UMKM, Peluang atau Tantangan?

BACA JUGA:UMKM di Hilirisasi Kelapa Sawit

Maka, dibutuhkan langkah konkret kebijakan strategis: insentif pajak, kemudahan akses pembiayaan, fasilitas digitalisasi, dan proteksi dari serbuan produk asing. 

Tarif tinggi yang dikenakan AS bisa menjadi peluang menguntungkan bagi UMKM Indonesia untuk merebut pasar dalam negeri yang selama ini dibanjiri produk impor. Momentum menumbuhkan kesadaran dan gerakan cinta produk Indonesia harus konkret, dimulai dari kebijakan yang berpihak, bukan sekadar membangun ruang hampa.

Sinergisitas atau penerapan model pentahelix menjadi hal utama untuk memastikan orkestrasi kualitas aktivitas, pelaku usaha, akademisi, media, komunitas, dan masyarakat. 

Pusat-pusat riset dan inovasi harus diarahkan untuk mendukung UMKM dan industri lokal. 

Kurikulum pendidikan harus melahirkan wirausaha unggul, bukan hanya pencari kerja. Pemerintah daerah pun harus berperan aktif membuka akses pasar, menciptakan pusat-pusat distribusi lokal, dan sinergi mendorong perekonomian berbasis komunitas. 

Dengan demikian, Indonesia bisa lebih siap menghadapi perang ekonomi global yang penuh ketidakpastian. (*)

*) Bambang Prakoso adalah dosen ilmu perpustakaan, FISIP, UWKS; pengurus ICMI Jatim, dan ketua GPMB Jatim.

 

Sumber: