Mulyono Sunda

Menurut Tommy Gutomo, berbagai kebijakan yang diambil KDM seolah-olah menjadi standar bagi gubernur daerah lain. Semua kebijakan yang diambil KDM selalu dianggap baik dan harus ditiru gubernur lainnya. Seperti taken for granted, ’tanpa perlu ada penelaahan kritis’.

Yang mengkritik KDM di medsos pasti di-bully dan diserang habis-habisan oleh pasukan pendukung KDM. Banyak sekali gubernur yang menjadi ”korban” popularitas KDM di medsos.

Salah seorang yang menjadi korban ialah Khofifah Indar Parawansa yang banyak di-bully netizen karena tidak mengikuti kebijakan pengampunan pajak kendaraan bermotor yang diambil KDM. Foto Khofifah yang sedang makan durian disandingkan dengan foto KDM yang sedang berdialog dengan rakyat.

Lutfil Item memberikan perspektif yang beda. Penunggakan pajak kendaraan bermotor di Jabar sangat tinggi, mencapai 40 persen. Di Jatim hanya 15 persen. Memberikan pengampunan kepada 15 persen penunggak pajak akan memunculkan protes dari 85 persen pembayar pajak yang taat. 

Pengampunan di Jabar bisa kontraproduktif karena wajib pajak memilih untuk menunggak sambil menunggu pemutihan.

Bagi saya, berbagai kebijakan KDM itu berpotensi menjadi ancaman terhadap media konvensional. Dengan mem-bypass media konvensional dan beralih ke medsos, KDM akan mematikan media sebagai pilar keempat demokrasi. 

Tidak ada dialog pro dan kontra di ruang publik untuk memperdebatkan kebijakan KDM. 

Dengan memangkas prosedur birokrasi, KDM berpotensi menghadapi resistansi dari jajarannya. Walk out yang dilakukan Fraksi PDIP menjadi salah satu indikator resistansi itu.

Apa yang dilakukan KDM sudah pernah dilakukan Jokowi. KDM terlihat melakukan copy paste terhadap langkah Jokowi. Karena itu, wajar ada yang menyebut KDM sebagai ”Mulyono Sunda”. (*)

*) Dhimam Abror Djuraid adalah ketua Dewan Pakar PWI Pusat dan pengajar ilmu komunikasi Unitomo, Surabaya.

Sumber: