APBN 2025: TKD Jawa Timur Capai Rp 33,88 Triliun, Capai 40,58% dari Target!

Penerimaan Perpajakan disumbang oleh penerimaan Ditjen Pajak sebesar Rp 46,85 triliun dan penerimaan Kepabenan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp 55,09 triliun (37,02% dari target).

Dudung Rudi Hendratna menjelaskan terkait capaian APBN  Regional Jawa Timur, dengan fungsi shock absorbernya  dalam menjaga perekonomian khususnya di Jawa Timur.

Beberapa Isu terkait penerimaan negara di Jawa Timur:

Belanja Kementerian Lembaga (K/L)

• Belanja Pegawai terealisasi Rp 9,87 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang disalurkan sesuai jadwal.
• Belanja Barang terealisasi Rp3,22 triliun, digunakan antara lain untuk keamanan dan ketertiban nasional, pendidikan tinggi, infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan, sarpras pendidikan, profesionalisme prajurit, pendidikan dasar, konsolidasi demokrasi, layanan hukum.
• Belanja Modal terealisasi Rp874,46 miliar, antara lain digunakan untuk Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, modernisasi peralatan Kesehatan, pendidikan, serta peralatan internal K/L, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Pengembangan Bendungan, Danau, dan Penampung Air Lainnya serta Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut dan Perkeretaapian, belanja awal untuk perbaikan Gedung, rumah dinas, dan prasarana Pendidikan.
• Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp67,52 miliar, digunakan antara lain untuk anak Yatim Piatu (YAPI), Program PKH, bantuan pendidikan dasar dan menengah, bantuan pendidikan tinggi.

Transfer Ke Daerah (TKD)

Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 31 Mei 2025 terealisasi sebesar Rp 33,88 triliun (40,58% dari target). Realisasi DAU terealisasi Rp 19,7 triliun untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik/belanja aparatur.

Realiasi DBH terealisasi Rp 3,86 triliun dipengaruhi perubahan periode salur dan persentase salur untuk setiap periode. Realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp 181,27 miliar. Realisasi DAK Fisik sebesar Rp 14,79 miliar.

Realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp 5,84 triliun ditopang oleh Dana BOS, difokuskan untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan, dan Dana Desa terealisasi Rp 4,27 triliun dipengaruhi oleh banyaknya Pemda yang belum menyampaikan syarat salur.

“Realisasi TKD ini, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung layanan publik di daerah yang tecermin dalam APBD” ujar Dudung menjelaskan peran TKD untuk penerimaan Pemerintah Daerah di Jawa Timur.

BACA JUGA:60 Perusahaan Ramaikan Indowood Expo 2025 di Surabaya, Ajang Pamer Teknologi Woodworking Terkini

BACA JUGA:Ratusan Sopir Truk di Jawa Timur Protes Razia ODOL, Tuntut Kebijakan Tarif Logistik

Program Makan Bergizi Gratis, BumDes, dan Koperasi Merah Putih (KMP)

Terkait dukungan program makan bergizi gratis (MBG), Dudung menjelaskan di wilayah Jawa Timur Per-Juni 2025 sudah terbentuk 121 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). 

“Penerima manfaat MBG ini adalah 3.139 Kelompok dengan jumlah  362.595 penerima yang terdiri dari murid sekolah mulai PAUD s.d. tingkat menengah atas, termasuk Pondok Pesantren sampai dengan Sekolah Luar Biasa, serta para Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui” katanya dalam merinci penerima manfaat program MBG di Jawa Timur.

Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur sangat konsen terhadap program Koperasi Merah Putih (KMP), hingga 16 Juni 2025 sebanyak 8.492 KMP telah terbentuk dari 8.494 Desa/Kelurahan di Jawa Timur dengan berbagai dukungan yang telah diberikan.

Sedangkan Bumdes yang diharapkan nantinya dapat bersinergi dengan KMP jumlah keseluruhan adalah  6.814 BUMDesa (88% dari 7.721 Desa).

Hingga Mei 2025, Penerimaan Pajak mencapai Rp 39,38 triliun, yang didukung dari Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp 26,60 triliun (56,8%).

Sumber: