APBN 2025: TKD Jawa Timur Capai Rp 33,88 Triliun, Capai 40,58% dari Target!

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp55,09 triliun (37,02% dari target APBN. Penerimaan Cukai terealiasi sebesar Rp 52,41 triliun (36,8% dari target) tumbuh 9,3% (yoy) dipengaruhi oleh naiknya produk rokok golongan II dan III.

Penerimaan Bea Masuk Rp 2,42 triliun (38,1% dari target) terkontraksi 10,9% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan nilai impor dan tarif efektif.

Penerimaan Bea Keluar Rp270 M (229,9% dari target) tumbuh 498,3% (yoy) dipengaruhi oleh tingginya reverensi harga CPO, dan kakao serta pertumbuhan volume ekspor produk turunan CPO.

Realisasi PNBP s.d. 31 Mei 2025, tetap terjaga mencapai Rp 3,42 triliun (64,11% dari target) tumbuh 16,44% (yoy) terdiri PNBP Lainnya terealisasi sebesar Rp 1,75 triliun dan PNBP BLU sebesar Rp 1,67 triliun.

BACA JUGA:60 Perusahaan Ramaikan Indowood Expo 2025 di Surabaya, Ajang Pamer Teknologi Woodworking Terkini

BACA JUGA:Ratusan Sopir Truk di Jawa Timur Protes Razia ODOL, Tuntut Kebijakan Tarif Logistik

Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim s.d. 31 Mei 2025 mencapai Rp 2,27 trilun atau 41,71% dari target, dengan PNBP Lelang sebesar Rp 85,15 miliar atau 68,19% dari target Rp 124,87 miliar, Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp 267,54 Juta atau 174,41% dari target Rp 153,4 juta, Realisasi PNBP Aset Rp66,65 miliar  atau 40,36%  dari target Rp 165,14 miliar.

Konpers diakhiri dengan tanya jawab dari para awak media yang hadir, dan ditutup Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang menjelaskan pertama secara umum Ekonomi Jawa Timur Solid dengan diversifikasi basis Industri, Pertanian dan Energi yang kuat, serta aktivitas Eksor dan Impor yang tumbuh.

Yang kedua menjelaskan terkait Fiskal Jawa Timur yang  tetap kuat dan bertumbuh, dengan efisiensi dan ketepatan sasaran yang  terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan serta kesejahteraan rakyat, dan yang ketiga mengenai kegiatan efisiensi di Jawa Timur tahun 2025 berdampak nyata dalam meningkatkan efektivitas anggaran, memperluas akses layanan dasar masyarakat, dan memperkuat ketahanan fiskal daerah sebagai bentuk transformasi cara belanja daerah agar lebih produktif, adil, dan berkelanjutan.

Sumber: