Said Abdullah Dorong Reformasi Subsidi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.-disway.id/Anisha Aprilia -
HARIAN DISWAY – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, menyerukan perlunya reformasi besar dalam kebijakan subsidi pemerintah. Ia menilai, sistem subsidi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya adil. Terlalu banyak anggaran yang justru dinikmati oleh kalangan mampu.
Reformasi subsidi yang lebih berpihak pada rakyat kecil, tanpa membebani APBN secara berlebihan. Subsidi seharunya menyentuh yang benar-benar membutuhkan, bukan memperkaya mereka yang mampu.
Menurut dia, anggaran subsidi yang mencapai Rp180 triliun seharusnya dialokasikan sepenuhnya kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Namun dalam praktiknya, masih banyak kelompok menengah atas yang ikut menikmati.
“Kalau subsidinya sekitar 180 triliun, itu kan untuk masyarakat miskin. Tapi ada kompensasi yang nilainya 190 triliun. Nah, yang menikmati kompensasi justru menengah atas,” ujarnya.
BACA JUGA:Siapa yang Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya, Tiga Nama Muncul
BACA JUGA:Kader PDIP Jadi Pelopor Koperasi, Said Abdullah: Ini Jalan Gotong Royong Ekonomi
Ia mencontohkan, subsidi listrik atau energi yang seharusnya dinikmati rakyat kecil, masih dikonsumsi oleh kalangan elite, termasuk anggota DPR sendiri. “Kompensasi listrik untuk menengah bawah, menengah atas, seperti anggota DPR, orang-orang kaya, kok masih menikmati kompensasi? Itu cuma istilah saja. Yang sebenarnya ya subsidi,” kata Said blak-blakan.
Politikus senior PDI Perjuangan ini menyarankan agar kompensasi untuk kalangan atas dicabut. Sebaliknya, kelompok menengah bawah tetap mendapatkan perlindungan.
“Paling tidak, katakannya kompensasi subsidinya 180 triliun. Kompensasinya 120 triliun, sehingga 70 triliun saving untuk pemerintah,” terang Said.
Pernyataan Said ini sejalan dengan sikapnya dalam rapat bersama enam Menko di DPR awal pekan ini. Ia menyebut, tantangan fiskal semakin berat, terutama dengan turunnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan pembatalan kenaikan tarif PPN.
BACA JUGA:PDIP Jawa Timur Gelar Ziarah Nasional Ke Makam Bung Karno
BACA JUGA:Megawati dan PDIP Jatim Sumbang Ratusan Sapi Kurban, Dua Sapi Mega untuk Bung Karno
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga anggaran agar tepat sasaran. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Agar anggaran negara digunakan secara bijak dan berkeadilan,” ucapnya.
Selain reformasi subsidi, Said juga aktif mendorong penguatan perlindungan sosial dan dukungan pada UMKM. Ia meminta agar belanja negara diarahkan untuk mendukung ekonomi rakyat, bukan hanya kelompok atas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: