PDIP Jatim Beri Catatan Kritis Masifnya Koperasi Desa di Jatim

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Fraksi PDIP Jawa Timur memberikan catatan kritis mengenai masifnya pembentukan program Koperasi Merah Putih (KMP) di Jawa Timur. 

Salah satu kritik dari PDIP mengenai KMP terkait dengan ruang sosialisasi yang kurang dari Pemprov Jatim. Itu terlihat dari masih banyaknya persoalan teknis maupun pemahaman di lapangan mengenai KMP bagi warga desa. 

"Kami melihat masih ada persoalan terkait KMP ini," kata Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, Sabtu 19 Juli 2025. Di antaranya soal belum ada sinkronisasi dan pemahaman setara antara kepala desa, direktur BUMDes, dan para ketua koperasi.

Guntur menyebut, banyak kepala desa bahkan merasa bingung. Dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka ketika KMP terbentuk. Terutama, karena program itu melibatkan dana desa sebagai jaminan awal dalam pengembangan koperasi.

BACA JUGA:Jelang Diresmikan Presiden, 80.068 Koperasi Merah Putih Resmi Disahkan Kemenkumham

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Jatim: Koperasi Desa dan Merah Putih se-Jatim Telah Berbadan Hukum 100 Persen

Tak hanya kepala desa, banyak pengurus BUMDes merasa tersinggung terkait masifnya KMP. Mereka lihat, saat ini perhatian pemerintah justru lebih banyak diarahkan kepada KMP yang baru lahir.  "Padahal, BUMDes telah lebih dulu eksis sebagai lembaga ekonomi desa. Ini menimbulkan kecanggungan,” jelas Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut. 

Meski memberi catatan kritis soal KMP, Guntur menyebut PDIP Jatim akan terus mendukung program itu. Pihaknya, bahkan telah mengerahkan seluruh instrumen politik dan kader yang telah mendapatkan pelatihan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) PDIP Jatim untuk turun langsung membantu pelaksanaan KMP. 

Guntur menyebut, para kader tersebut akan diberdayakan sebagai pendamping dan penggerak informasi di setiap koperasi. "Pimpinan partai kami memerintahkan agar kader partai turut mengawal koperasi ini berjalan dengan baik," katanya.

Politisi PDI Perjuangan asal Blitar ini pun menekankan pentingnya koperasi sebagai sarana kolektif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. 

BACA JUGA:Siapa yang Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya, Tiga Nama Muncul

BACA JUGA:PDIP Jawa Timur Gelar Ziarah Nasional Ke Makam Bung Karno

Sebaliknya, Ia menyayangkan jika koperasi hanya dianggap sebagai pelengkap program pemerintah. Tanpa ada pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan. "Jangan sampai hanya karena ketidaktahuan teknis atau kurangnya sosialisasi, tujuan mulia ini gagal tercapai,” tuturnya.

Sementara itu, di hari yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali meninjau kesiapan KPM unggulan di beberapa wilayah. Salah satunya, KMP Kupang Jabon di Desa Kupang  Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo. 

Sumber: