Amplop Kondangan Mau Kena Pajak? DPR: Jangan Bebani Rakyat
Isu pajak atas kondangan amplop tengah disoroti DPR.- Tara Winstead - Pexels
Meski belum ada pernyataan resmi pemerintah soal pajak amplop kondangan, Mufti mendesak agar isu itu segera diklarifikasi. Ia mengingatkan, kebijakan fiskal seharusnya tidak mengganggu tatanan sosial masyarakat.
BACA JUGA:Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Gubernur Khofifah Konsisten Ringankan Beban Masyarakat Jatim
“Kita harus hati-hati. Jangan sampai penerimaan negara dikejar dari pos-pos yang justru mengganggu kehidupan sosial masyarakat,” katanya.
Mufti pun menekankan pentingnya pengelolaan dividen BUMN secara transparan dan akuntabel, agar beban defisit tidak berujung pada kebijakan pajak yang menekan rakyat.
“Kalau sumber penerimaan utama negara dialihkan, pemerintah harus bertanggung jawab atas dampaknya. Jangan semua beban dialihkan ke rakyat,” jelasnya. (*)
*) Mahasiswa magang dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
