Bimtek Nasional PDIP di Bali, Legislator Tak Hanya Belajar tapi Juga Suarakan Aspirasi Daerah

HARIAN DISWAY — Ribuan legislator PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia berkumpul di Bali dalam gelaran Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Fraksi PDI Perjuangan, Rabu, 30 Juli 2025. Kegiatan ini tidak hanya membahas penguatan peran legislator, tetapi juga menjadi ajang penyampaian aspirasi dari berbagai daerah.

Ketua DPP PDI Perjuangan MH Said Abdullah menyebutkan bahwa Bimtek kali ini diikuti sekitar 3.329 anggota DPRD dari seluruh tingkatan, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini untuk menyelaraskan arah kerja politik anggota dewan PDI Perjuangan selama lima tahun ke depan.

“Ini sangat penting. Berbagai narasumber dari internal dan eksternal hadir supaya DPRD tingkat 1 dan 2 fokus dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya,” kata Said.

Sebanyak 329 legislator PDI Perjuangan asal Jawa Timur mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia yang digelar mulai 29 Juli hingga 1 Agustus 2025. -Humas PDI Perjuangan Jatim-

Pria yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Timur itu menambahkan, kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman para legislator dalam penyusunan kebijakan anggaran, baik di tingkat APBN, APBD provinsi, maupun kabupaten/kota. Visi Trisakti Bung Karno, menurutnya, tetap menjadi fondasi perjuangan, terutama dalam aspek kedaulatan pangan dan energi.

BACA JUGA:329 Legislator PDIP Jatim Ikuti Bimtek Nasional, Said Abdullah: Wujud Komitmen Perjuangan Rakyat

BACA JUGA:Said Abdullah: Saatnya WTO, IMF, dan Bank Dunia Kembali Difungsikan

“Kedaulatan pangan itu, kalau terus menerus kita kawal dalam lima tahun ini, Insyaallah akan luar biasa. Karena pangan adalah nadi bangsa. Termasuk juga soal energi,” ujarnya.

Menariknya, para legislator juga membawa berbagai aspirasi dari daerah masing-masing. Meski belum dirinci satu per satu, Said menyebut penyampaian aspirasi tersebut sebagai bagian penting dari konsolidasi politik partai yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. (*)

 

Sumber: