Menengok Smart City di Indonesia: Sejauh Mana Daerah Menerapkan Tata Kelola Digital?

Mencapai status kota/kabupaten cerdas “smart city/smart regency” bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis bagi pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. smart city bukan lagi soal teknologi yang dipamerkan, tapi soal nyawa yang diselamatkan, uang rakyat yang dilindungi, dan masa depan yang dipertaruhkan. Bagi pemerintah kota serta kabupaten, pilihannya kini tegas: cerdas dan naik kelas, atau tertinggal.

Di Indonesia, transformasi digital pemerintah daerah mencapai momentum tak terbantahkan: lonjakan 13 peringkat dalam UN E-Government Survey—dari posisi ke‑77 (2022) menjadi ke‑64 dengan skor E-Government Development Index (EGDI) 0,7991 dan masuk kelompok Very High EGDI (VHEGDI).

Begitu juga pada skala domestic, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional 2024 mencapai 3,12 (kategori Baik) dan melampaui target RPJMN 2020–2024.

Seluruh upaya ini juga tercantum pada Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia (interoperabilitas data lintas instansi) serta UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) agar inovasi digital tetap akuntabel dan melindungi hak warga. 

Di tingkat kebijakan, Indonesia memiliki kendaraan implementasi melalui Gerakan Menuju 100 Smart City yang sejak 2017 mendorong setiap daerah menyusun masterplan, program quick win, dan peta jalan 5–10 tahun.

Dokumen panduan resmi gerakan ini telah digunakan luas sebagai acuan teknis di daerah, misalnya Masterplan Smart City Kota Solok secara eksplisit menyelaraskan sasaran daerah dengan indikator SNI ISO 37122 yang memaknai “cerdas” yakni tidak dibiarkan menjadi jargon, tetapi diterjemahkan ke dalam rencana, indikator, dan tahapan kerja yang terukur lintas enam dimensi (governance, economy, living, society, environment, and branding).

BACA JUGA:KKN BBK 6 UNAIR Tanamkan Kreativitas Anak dalam Program OSAKA di Desa Kalikatir, Mojokerto

BACA JUGA:Tim Mahasiswa UNAIR Sabet Gold Medal dan IYSA Semi Grand Award Lewat Inovasi Game SIHHIYA

Dampak paling kasatmata dari kota/kabupaten cerdas adalah naiknya mutu layanan publik yang lebih responsif, traceable, dan partisipatif.

Jakarta misalnya, melalui pengelolaan aduan terpadu (Citizen Relationship Management/CRM) yang terhubung ke aplikasi Jakarta Kini (JAKI), tercatat 185.852 laporan warga sepanjang 2024, kinerja Januari–Juni 2025 menunjukkan 95,9% laporan terselesaikan lintas 13 hotline resmi.

Ini menunjukkan terdapat tata kelola aduan yang konsisten dan berkelanjutan. Kota Malang memperlihatkan praktik serupa lewat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N‑LAPOR!) tercatat 24.662 aduan pada 2024, 98% diterima, 86,54% ditindaklanjuti, dengan rata‑rata penyelesaian 1,60 hari.

Pemerintah kota Malang juga meraih predikat “Kota Sangat Informatif 2023” untuk keterbukaan informasi. Kota Tangerang juga mendorong konsolidasi layanan publik melalui super‑app Tangerang LIVE yang per 2024 menembus 1,28 juta unduhan dengan kurang lebih 495 ribu akun terverifikasi, sehingga interaksi warga dengan pemerintah berlangsung dalam ekosistem digital terintegrasi.

Ketiga contoh ini menggambarkan bagaimana digitalisasi yang tertata meningkatkan akses, mempercepat respon, sekaligus memperluas ruang partisipasi warga. 

Smart city juga memperkuat ketangguhan kota (resilience), terutama pada layanan kedaruratan. Riset layanan Command Center 112 Surabaya memperlihatkan waktu tanggap rata‑rata 7–10 menit pada kasus gawat darurat 2022—mendekati standar emas respons prarumah sakit—sedangkan kajian NTPD‑112 Bandung menegaskan ambulans tiba <15 menit pada situasi medis.

Integrasi pusat komando, dispatch, dan jejaring ambulans/pemadam yang ditopang data real‑time adalah ciri tata kelola kedaruratan yang cerdas—dan pada akhirnya menyelamatkan nyawa.

Sumber: