FPDIP Jawa Timur: Distribusi Anggaran Harus Berdasar Prevalensi Stunting Daerah

Perempuan yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut menekankan pentingnya pelatihan dan pemberdayaan tenaga kesehatan lokal, termasuk kader-kader gizi yang ada di masyarakat.

"Kalau kita serius ingin menurunkan angka stunting, maka investasi SDM di lapangan adalah harga mati,” ujar kakak kandung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung itu.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong agar redistribusi anggaran penanganan stunting dibahas dan dimasukkan dalam Perubahan APBD 2025. Yang saat ini sedang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kita ingin ada penguatan program stunting dalam pembahasan APBD Perubahan. Kami sudah mengusulkan agar daerah dengan kondisi gizi kronis tinggi menjadi perhatian khusus dalam pembahasan ini,” tegas anggota Komisi E DPRD Jatim itu.

Sebagai bagian dari evaluasi, Renny juga mendorong sejumlah langkah kebijakan strategis. Seperti redistribusi anggaran secara adil berdasarkan prevalensi stunting per daerah. (*)

Sumber: