Prabowo Segera Umumkan Dewan Kesejahteraan Buruh, Presiden KSPSI Menolak Jadi Pejabat Negara

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Andi mengaku mendengar jika Dewan ini akan berbentuk setingkat dengan kementerian.

"Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional, presiden akan segera mengumumkan. Tetapi saya tegaskan, kami menolak menjadi pejabat negara, ini penting nih highlight-nya. Jadi saya mendengar, mau diangkat setingkat menteri," terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 1 September 2025.

BACA JUGA:Buruh Temui Presiden Prabowo di Istana, Minta Percepat RUU Perampasan Aset

BACA JUGA:Rantis Brimob Bernilai Ratusan Miliar, Spesifikasi Baja Tempur yang Tewaskan Ojol saat Demo Buruh

Melanjutkan, Andi menyarankan agar Dewan Kesejahteraan Nasional itu hanya berbentuk forum atau setingkat badan negara. Dirinya hanya meminta agar diberikan kewenangan untuk berkoordinasi dengan menteri.

"Nah, kami tidak mencari jabatan. Jadi tegas kami bersedia masuk Dewan Kesejahtera Perlindungan Nasional, tetapi tidak mau jadi pejabat tinggi negara. Cukup kami berbakti kepada negara, tidak perlu digaji. Jadi semacam forum saja, tetapi diberikan kewenangan untuk memanggil menteri, berkoordinasi dengan menteri. Karena kalau enggak, tidak ada gunanya Dewan Kesejahtera Perlindungan Nasional," ungkapnya.

"Ya, setingkat badan. Tetapi kami garis bawahi bahwa saya, bung Said Iqbal, Neli, dan Jumhur setuju bahwa kami memang tidak mencari jabatan. Ini benar-benar ikhlas dari hati yang paling dalam, kami menolak kalau itu menjadi pejabat setingkat menteri," sambungnya.

BACA JUGA:Aksi Demo Buruh 28 Agustus: 7 Anggota Brimob Diperiksa, 1 Polisi Terluka Kritis

BACA JUGA:Kapolri Janji Usut Kasus Rantis Brimob Lindas Ojol saat Demo Buruh

Kemudian, Andi menyebutkan aka nada enam tokoh buruh yang akan turun andil dalam pembentukan badan ini. Nantinya, badan inilah yang akan membentuk Satgas PHK, sebagaimana tuntutan kelompok buruh untuk mengatasi gelombang PHK.

"Jadi saya mendengar ada 6 tokoh buruh yang masuk dalam Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional, menunggu Bapak Presiden yang akan mengumumkan langsung,” jelasnya.

“Nah Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional yang membentuk Satgas PHK nantinya. Jadi bukan diumumkan ada dua. Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional yang membentuk Satgas PHK itu sendiri," tambahnya. (*)

*) Mahasiswa Magang Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Sumber: