Punya 4.716 Desa Mandiri, Jatim Jadi Peringkat Pertama Nasional

Punya 4.716 Desa Mandiri, Jatim Jadi Peringkat Pertama Nasional

Jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur terbanyak Nasional -dok.istimewa-

Program ini mendorong desa menggali potensi dan mengembangkan ikon ekonomi lokal agar memiliki daya saing dan karakter khas. Selain itu, Pemprov juga mengembangkan Program Desa Wisata Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera (Dewi Cemara) yang kini telah diterapkan di 149 desa wisata di berbagai daerah. 

Melalui program ini, desa-desa di Jatim diharapkan mampu memperkecil kesenjangan dengan kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

BACA JUGA:Jaga Sungai, Jaga Kehidupan, Gubernur Khofifah dan Marinir Ajak Warga Bersihkan Kali Surabaya

BACA JUGA:Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat, Gubernur Khofifah Dukung Penuh FinExpo dan IIFS 2025

Khofifah juga memperkenalkan Program Desa Devisa. Tujuannya mengeskalasi produk unggulan desa agar mampu menembus pasar ekspor. Dalam program ini, pelaku usaha lokal didampingi oleh mentor-mentor ahli untuk meningkatkan daya saing produknya.

“Desa Devisa adalah bukti nyata bahwa pemberdayaan masyarakat bisa dimulai dari mana saja. Program ini memetakan wilayah dengan produk unggulan sejenis agar saling memperkuat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Khofifah.

Pemprov Jatim terus menggandeng dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menciptakan inovasi pembangunan desa yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Capaian ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh desa di Jawa Timur. Inovasi dan berbenah menuju desa yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan harus diterapkan.

BACA JUGA:Khofifah Optimistis Coats Rejo Pasuruan Jadi Pelopor Industri Ramah Lingkungan Menuju Blue Industry

Status kemajuan dan kemandirian desa ditetapkan berdasarkan hasil pendataan indeks desa tahun 2025. Ada enam dimensi yang diukur. antara lain, layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Indeks ini menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan sinergi lintas sektor. Yakni, memastikan pembangunan desa tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan manusia dan keberlanjutan lingkungan.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: