Purbaya Sebut Skema Pembayaran Utang Whoosh Antara Pemerintah dan Danantara Belum Final

HARIAN DISWAY - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum ada keputusan resmi soal mekanisme penanganan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Tetapi, ia membenarkan ada opsi pemerintah bakal berbagi beban dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang dikenal sebagai Danantara.

Pernyataan tersebut ia lontarkan pada saat diskusi dengan media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Jumat, 14 November 2025.

Dalam diskusi dengan media di kantornya, Purbaya menyatakan bahwa secara pribadi ia lebih memilih untuk tidak membayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

BACA JUGA:Purbaya Ingin Gabung Tim Negosiasi Utang Whoosh ke Tiongkok

“Saya, mending enggak bayar, saya,” ujar Menteri Keuangan Purbaya.

Tetapi, setelah pernyataan tersebut Purbaya menambahkan bahwa pemerintah bersama dengan Danantara akan menanggung. Namun hal tersebut belum diputuskan.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang mengambil tanggung jawab terkait polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh-Dok. KCIC-

“Ini belum putus juga, kami akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Rolling stock-nya bukan kami yang itu, mereka (Danantara,Red) yang menanggung,” imbuhnya.

Purbaya juga menjelaskan, keputusan akan diambil berdasarkan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Utang Kereta Cepat Whoosh, Danantara Siapkan Skema PSO untuk Pelunasan

Purbaya mengungkapkan bahwa ia akan mengikuti diskusi terkait hutang ini antara Danantara dengan China.

"Makanya saya bilang kalau nanti mereka (Danantara, Red) diskusi dengan sana (China,Red) saya ikut, saya mau lihat jangan sampai saya rugi-rugi amat gitu, tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini," tambahnya.

Sebelumnya, rencana pembagian utang antara pemerintah dan Danantara telah diungkap Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria pada Selasa, 11 November 2025.

Sumber: