Utang Kereta Cepat Whoosh, Danantara Siapkan Skema PSO untuk Pelunasan

HARIAN DISWAY – Setelah beberapa bulan terjadi tarik ulur mengenai penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), pemerintah kini mengisyaratkan akan mengambil langkah tegas.

Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani memberi sinyal bahwa pemerintah siap turun tangan dalam penyelesaian utang Whoosh.

BACA JUGA:Rosan Roeslani: Pemerintah Siap Subsidi Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun

Keterlibatan Danantara tersebut diwujudkan melalui skema Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik.

Dalam skema tersebut, pemerintah akan bertanggung jawab atas prasarana (infrastruktur) proyek Whoosh. Sementara itu, untuk urusan sarana dan operasionalnya, akan ditanggung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lainnya.

Rosan menyebut bahwa pelibatan pemerintah melalui PSO itu masih dimatangkan, namun tanggung jawab prasarana dan transportasi memang merupakan tugas negara sesuai undang-undang.

BACA JUGA:Prabowo Ingin Whoosh Lanjut sampai Banyuwangi

"Pemerintah pasti hadir dan nanti kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga memang untuk sarana apa untuk prasarana dan juga untuk transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi sarananya dan juga operasionalnya bisa di BUMN atau dunia usaha lainnya," jelasnya, pada Kamis, 6 November 2025.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek kereta cepat Whoosh tersebut.

BACA JUGA:Prabowo Siap Tanggung Jawab Utang Kereta Cepat Whoosh: Tak Perlu Diributkan!

Baginya, penyediaan transportasi publik bukan semata urusan keuangan, melainkan kewajiban negara untuk melayani rakyat.

"Bagi Prabowo, layanan transportasi publik merupakan PSO yang wajib disediakan negara. Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan," ujarnya dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, pada Selasa, 4 November 2025.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas pertimbangan bisnis.

BACA JUGA: AHY Beberkan Opsi Penggunaan APBN untuk Pelunasan Utang Kereta Cepat Whoosh

Sumber: