1,9 Juta Hektare Hutan Jatim Siap Untuk Carbon Trading

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Jawa Timur siap melaksanakan program carbon trading untuk mitigasi perubahan iklim yang kian cepat.

Carbon Trading sendiri adalah sistem jual beli kredit dimana perusahaan yang mengeluarkan emisi berlebih yang membebani atmosfer bisa membayar kompensasi pada entitas atau organisasi yang melakukan usaha pengurangan dampak emisi.

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Jawa Timur Jumadi pada Senin 15 Desember 2025 mengatakan, saat ini Jatim memiliki dua jenis kepemilikan hutan yang siap digunakan sebagai area carbon trading. Yakni hutan negara dan hutan rakyat. 

Untuk hutan negara, luasannya mencapai 1.361.146 hektare. Sementara hutan rakyat tercatat 617.174 hektar. Hampir dua juta luasan hutan ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. 

Lalu, hutan mana saja yang bisa dijadikan carbon trading di Jawa Timur ? ”Pada prinsipnya, seluruh hutan negara maupun rakyat bisa ditawarkan. Setelah dilakukan penghitungan dan sertifikasi,” kata Jumadi kepada Harian Disway. 

Carbon trading sendiri di kehutanan dapat dikaitkan dengan aksi mitigasi sektor forest and other land use (Folu).

Pemprov Jatim secara mandiri telah menyusun dokumen itu sendiri secara mandiri lewat Dokumen Rencana Kerja Indonesia's Folu Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Jawa Timur 2024-2030. 

”Dengan dokumen itu, Jatim telah siap dalam penghitungan karbon,” paparnya. 

Jumadi menambahkan, di Jatim saat ini carbon trading sudah beroperasi. Ada beberapa perusahaan yang telah ikut berpartisipasi. Di antaranya Pan Pacific Conservation Fun dari Singapura. 

Selain dari negeri Jiran itu, ada juga perusahaan Apolownia dari Prancis yang telah tertarik ikut carbon trading. Mereka telah mengirimkan Letter of Intent (LoI) kepada Gubernur. ”Sementara beberapa perusahaan lainnya, sedang dalam pembicaraan,” jelasnya. 

Pada prinsipnya, kata Jumadi, perusahaan yang tertarik dengan carbon trading bisa memilih lokasi sesuai minat mereka. Tentu dengan catatan lokasi yang dipilih telah dilakukan perhitungan dan sertifikasi. 

Jumadi mengatakan, tawaran ini dilakukan untuk memastikan agar kondisi hutan di Jatim tetap lestari. Dengan cara perusahaan ikut memberikan insentif untuk pemberdayaan hutan dalam rangka pengelolaan secara lestari dan perluasan areal. ”Dan tentu untuk peningkatan cadangan karbon,” jelasnya. (*)

 

Sumber: