Pemkot Surabaya Bentuk Satgas Reformasi Agraria dan Anti-Preman

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Pemerintah Kota Surabaya membentuk Satgas Reformasi Agraria dan Satgas Anti-Preman guna mempercepat penyelesaian konflik pertanahan serta meningkatkan kepastian hukum dan keamanan masyarakat, Jumat, 2 Januari 2026.

Pembentukan kedua satuan tugas tersebut ditandai dengan pelantikan resmi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Graha Sawunggaling, dengan melibatkan lintas instansi terkait.

Dalam pembentukan kali ini, Pemkot Surabaya mengubah mekanisme penanganan konflik pertanahan yang sebelumnya banyak dibebankan kepada tingkat kelurahan.

Berbeda dengan pola lama, Satgas Reformasi Agraria dan Satgas Anti-Preman kini melibatkan unsur lengkap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga Badan Pertanahan Nasional.

BACA JUGA:Eri Cahyadi Tabuh Genderang Perang Anti Premanisme

BACA JUGA:Tindak Tegas Pungli Rekrutmen Wira Wiri, Wali Kota Eri Cahyadi Skors Oknum Petugas

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa persoalan pertanahan harus ditangani secara terintegrasi agar tidak memicu konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Gugus Tugas Agraria ini akan berhubungan langsung dengan BPN. Tujuannya agar tidak ada lagi konflik antarwarga terkait surat tanah, karena semuanya diselesaikan dalam satu wadah bersama kejaksaan dan kepolisian,” ujar Eri.

Menurutnya, keterlibatan aparat penegak hukum dan BPN menjadi kunci utama untuk menghadirkan kepastian hukum bagi warga yang selama ini kerap menghadapi persoalan sengketa lahan.

Eri menilai, banyak konflik tanah yang berlarut-larut karena lemahnya koordinasi antarinstansi, sehingga masyarakat hanya menerima janji tanpa penyelesaian konkret.

BACA JUGA:Eri Cahyadi Bentuk Satgas Anti Preman, Jaga Kondusifitas Kota Surabaya

BACA JUGA:Misa Malam Natal Katedral, Eri Cahyadi Beri Selamat, Uskup Berpesan Soal Keluarga

Untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, Pemkot Surabaya menyiapkan posko Satgas Reformasi Agraria dan Satgas Anti-Preman di lima wilayah kota.

Kelima wilayah tersebut meliputi Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Selatan, dan Surabaya Pusat.

Sumber: