PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Sebut Pengebirian Hak Politik Rakyat

HARIAN DISWAY - Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menegaskan penolakan partainya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang kembali mengemuka di ruang publik.

Menurutnya, pilkada langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat yang tidak boleh dihilangkan. Mekanisme pilkada melalui DPRD justru akan memangkas hak politik masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya secara langsung.

"PDI Perjuangan menolak Pilkada melalui DPRD dan PDI Perjuangan tetap konsisten ingin Pilkada langsung. Kenapa? Karena Pilkada langsung adalah bentuk dari kedaulatan rakyat yang sebenarnya, keterlibatan rakyat. Sedangkan Pilkada melalui DPRD merupakan pengebirian terhadap hak politik rakyat," kata Guntur dalam video yang diterima, Sabtu, 3 Januari 2025.

BACA JUGA:Sugiono Jelaskan Alasan Gerindra Dukung Pilkada Tidak Langsung Lewat DPRD

BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono: Pilkada Tidak Langsung Adalah Kemunduran Demokrasi

Guntur juga mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada berikutnya masih cukup jauh, yang diperkirakan baru akan digelar pada 2031.

Ia menilai, wacana perubahan mekanisme pilkada saat ini tidak relevan dan justru berpotensi memicu kemarahan publik.

Menurutnya, partai-partai politik seharusnya lebih fokus membantu penanganan bencana yang tengah melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

"Kok tega-teganya memperbincangkan soal Pilkada yang masih jauh? Kenapa partai-partai politik saat ini, kok, tidak fokus saja ke penanggulangan bencana? Kok, malah memantik kemarahan rakyat dengan mau mengambil hak politik rakyat dengan mengebiri hak politik mereka melalui Pilkada DPRD?" katanya.

BACA JUGA:PKB Kompak Usulkan Pilkada Tak Langsung, Gubernur Dipilih Presiden, Bupati/Wali Kota Dipilih DPRD

BACA JUGA:Usulan Cak Imin Hapus Pilkada Langsung Tuai Respons DPR

Wacana pilkada melalui DPRD kembali mengemuka setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan gagasan tersebut dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.

Sebelumnya, wacana serupa juga disuarakan oleh PKB dan Gerindra. Sejauh ini, sejumlah partai di DPR RI yang mendukung pilkada lewat DPRD antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan NasDem.

Sementara itu, Partai Demokrat secara tegas menyatakan penolakan, sedangkan PKS masih mengkaji wacana tersebut.

Sumber: