Politik Warna 'Pink' Seorang Bupati Jember

BACA JUGA:Brave Pink Green Hero, Simbol Perlawanan dari Jalanan ke Dunia Maya

BACA JUGA:Apa itu Pink Cocaine? Narkoba yang Terkait dengan Kematian Tragis Liam Payne

Bisa jadi pilihan warna itu tidak pernah dibahas dalam rapat-rapat eksekutif-legislatif. Entah kalau sampai ada aturan sekelas perbup apalagi perda, penulis tidak paham.

Namun, pemilihan warna itu melahirkan tiga catatan: 

Pertama, pemilihan warna yang kemudian diekskusi lewat banner, spanduk program bupati, adalah tanda memberikan kesan disengaja.

Bahkan ,di puskesmas dan beberapa gedung menjadi pink. Dengan demikian, itu menjadi identitas sebuah kepemimpinan.

Kedua, secara umum terkesan tidak serius dalam menata tata kota. Kelihatan warna itu ahistoris dan ”keluar” dari sikap tegas, berkarakter sebagaimana umumnya masyakat Jember. Warna pink akhirnya mengabaikan problem pemerataan kerja, problema ekonomi, kemiskinan, jalan berlubang dibanyak desa. 

Andaikan itu aturannya, bisa saja digugat di PTUN atau yang peradilan lain. Meski, masyarakat Jember mungkin akan memilih mengabaikan. Meski, wibawa kota menjadi kurang. Sebab, itu warna personal, bukan komunal.

Ketiga, sebuah rezim pemerintahan memang bebas membuat branding image, tetapi harus tetap menjunjung sejarah. Adakah sejarah yang memengaruhi atau sekadar suka.

Akibatnya, yang terjadi, warna pink ”lari” dari realitas. Lari dari warna alami, sebagai penghasil kebun tembakau, edamame, padi melimpah, dan unsur pertanian lain. Jember sebagai kota pelajar dengan kampus-kampus yang megah dan berwibawa kalah oleh branding cinta, love, pink yang adalah urusan personal, bukan negara. 

Tapi, masyarakat Jember berdaya dan maju. Hotel dan RS berbintang hadir masif. Sektor swasta membangun dengan pesat, siapa pun bupatinya. (*)

*) Yusron Aminulloh adalah pendidik sekaligus pengusaha dan wartawan tua.

 

Sumber: