Rapat Koordinasi, Said Abdullah Minta Kader PDIP Jatim Respons Cepat Persoalan Sosial di Daerah

HARIAN DISWAY – Ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah meminta seluruh kader partai di semua level struktural meningkatkan sensitivitas mereka terhadap dinamika sosial di daerah. Dengan demikian, mereka bisa cepat merespons persoalan yang muncul dalam masyarakat.

 

Menurut Said, partai tidak boleh lambat menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi warga, terutama di tengah meningkatnya tantangan sosial dan ekonomi di sejumlah wilayah.

 

“Ketika rakyat menghadapi persoalan, kader PDIP tidak boleh menunggu. Respons harus cepat, terkoordinasi, dan solutif. Partai harus hadir bersama rakyat, bukan sekadar menjadi penonton,” kata Said dalam pengarahan Rapat Koordinasi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PDIP se-Jatim di Kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya, pada Sabtu, 14 Februari 2026.

 

Ia lantas menyebutkan persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat saat ini. Antara lain meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), kepesertaan BPJS PBI yang tidak aktif atau terhapus dari sistem, serta dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrem.

BACA JUGA:Said Abdullah Soroti Tujuh Prioritas OJK di Bawah Kepemimpinan Friderica Widyasari Dewi

BACA JUGA:Said Abdullah Apresiasi Mundurnya Petinggi OJK dan BEI, Dorong Reformasi Kebijakan Free Float

 

Selain itu, masyarakat juga menghadapi tekanan kenaikan harga bahan pokok, bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran, serta berbagai keluhan layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.

 

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi forum konsolidasi organisasi untuk memperkuat respons partai terhadap persoalan masyarakat di daerah.

 

Sekretaris DPD PDIP Jatim Deni Wicaksono mengatakan pihaknya meminta seluruh DPC se-Jatim membangun sistem respons cepat yang terintegrasi dengan fraksi DPRD dan kepala daerah dari PDIP.

 

“Penanganan persoalan rakyat harus dilakukan secara kolaboratif antara struktur partai, legislatif, dan eksekutif sebagai satu kesatuan gerak tiga pilar,” ujar Deni.

BACA JUGA:Said Abdullah Nilai Parliamentary Threshold Penting Jaga Konsolidasi Demokrasi

BACA JUGA:Said Abdullah: Thomas Djiwandono Berkompeten Jadi Deputi Gubernur BI

 

Sebagai langkah konkret, DPD PDIP Jatim mendorong pembentukan Call Center Tiga Pilar di daerah yang dipimpin kepala daerah dari PDIP. Layanan ini dirancang sebagai pusat pengaduan masyarakat yang mudah diakses.

 

Menurut Deni, setiap unsur tiga pilar yang meliputi pengurus DPC, anggota Fraksi PDIP DPRD dan kepala daerah/wakil kepala daerah setempat, diwajibkan mempublikasikan nomor layanan aktif sebagai kanal resmi pengaduan masyarakat.

 

Laporan yang masuk ditargetkan dapat ditindaklanjuti secara kolaboratif dalam waktu maksimal empat jam sejak diterima.

 

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat respons pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kader partai di daerah. (*)

BACA JUGA:Said Abdullah Ingatkan Merchant Wajib Terima Rupiah, Tolak Tunai Bisa Dipidana

BACA JUGA:Konferda-Konfercab PDI Perjuangan Jatim 2025, Said Abdullah Ajak Kader Jaga Solidaritas dan Fokus pada Kepentingan Rakyat

Sumber: