Paradoks Subianto

Sebagai peneliti, tentu saja hal itu wajar dilakukan. Bagi kita, masyarakat umum, tentu tidak ada urgensinya membaca sampai sedetail itu. Toh, kita tidak bakal mengerti dan paham bahasa teknis dalam perjanjian dagang internasional itu. Jangankan membaca detail perjanjian dagang internasional, membaca detail perjanjian utang pribadi kita dengan bank saja kita malas.

BACA JUGA:Asta Brata untuk El Senor Presidente Prabowo Subianto

BACA JUGA:Sayang, Prabowo Tidak Datang

Dari pembacaan detail terhadap dokumen itu, publik jadi tahu betapa timpangnya perjanjian tersebut. Betapa tidak seimbangnya posisi kita vis-a-vis Amerika Serikat (AS). Betapa lemahnya bargaining position kita terhadap AS.

Dari rentetan perjanjian itu, 214 pasal berisi Indonesia shall, ’Indonesia harus’. Namun, hanya 9 pasal yang menyebutkan United State shall, ’Amerika Serikat harus’.

Ibarat orang awam yang membaca KUHP, di setiap pasal selalu diawali dengan kalimat ”barangsiapa…”. Semua sanksi dan ancaman hukum ada di masyarakat, sedangkan tidak ada satu pasal pun yang mengancam pemerintah.

Banyak yang mempertanyakan mana bukti pidato Prabowo yang selalu menggelegar dan berapi-api mengenai kedaulatan nasional. Mana realisasi dari pidato Prabowo mengenai ekonomi nasional yang berdaulat, yang menyejahterakan rakyat.

BACA JUGA:Prabowo Baru

BACA JUGA:Healing Prabowo

Prabowo selalu berapi-api ketika berbicara mengenai ekonomi yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Alih-alih berdiri di kaki sendiri, berdikari ala Prabowo adalah berdiri di atas kaki kiri, goyah dan gampang ambruk.

Prabowo menulis visi kepresidenannya dalam buku Paradoks Indonesia pada Pilpres 2019. Lalu, ketika maju dalam Pilpres 2024, buku yang sama dirilis ulang menjadi Pradoks Indonesia dan Solusinya. Buku itu sekarang dicetak dengan hard cover tebal sebanyak empat jilid dan dibagi-bagikan dalam berbagai kesempatan.

Paradoks Indonesia memberikan gambaran mengenai visi Prabowo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara kuat, mandiri, dan sejahtera. Sepanjang buku itu, Prabowo berkali-kali mengutip Bung Karno mengenai nasionalisme dan kedaulatan bangsa. 

Prabowo juga mengutip Bung Hatta mengenai ekonomi nasional yang berkepribadian berdasar semangat gotong royong.

Prabowo dan Bung Karno tentu beda. Bung Karno memelopori gerakan non-blok, berani melawan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Prabowo masuk BoP bikinan Donald Trump. Selain harus bayar Rp17 triliun, Prabowo harus mengirim 8.000 TNI ke daerah Rafah di Gaza, yang dikenal sebagai ”the killing field”.

Prabowo ingin meniru Bung Hatta yang menjadikan koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional. Alih-alih bikin koperasi rakyat, Prabowo bikin Koperasi Merah Putih. Selain dapat drop-dropan dana dari pusat, koperasi juga mendapat drop-dropan mobil impor dari India.

Sumber: