Disidak Wabup Bojonegoro, Harga LPG Melon Tetap Tinggi di Tingkat Pengecer

HARIAN DISWAY - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak ke pangkalan LPG untuk memastikan distribusi dan harga tetap sesuai ketentuan, Rabu, 18 Maret 2026.

Sidak ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah bersama Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta perwakilan dari Polres Bojonegoro. Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait tingginya permintaan dan dugaan ketidaksesuaian distribusi LPG di lapangan.

“Alhamdulillah, bersama Polres kami sudah cek langsung kondisi di lapangan, terutama terkait ketersediaan LPG yang saat ini permintaannya cukup tinggi,” ujar Nurul Azizah.

Dalam sidak tersebut, Wakil Bupati berdialog langsung dengan pengelola pangkalan untuk memastikan distribusi LPG berjalan sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa harga LPG di tingkat pangkalan harus tetap berada di kisaran Rp18.000 dan tidak boleh mengalami kenaikan agar masyarakat tetap mendapatkan akses energi dengan harga wajar.

BACA JUGA:Pertamina Bagikan Tips Hemat LPG saat Lebaran 2026, Bisa Mulai dari Dapur Rumah

BACA JUGA:Pertamina Siapkan Strategi Hadapi Krisis Global, Pastikan Pasokan BBM dan LPG Tetap Aman

Selain itu, ia menekankan pentingnya penyaluran LPG yang tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Hal ini dinilai penting untuk mencegah antrean panjang serta keresahan akibat kelangkaan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah.

Sementara itu, pemerintah daerah juga mendorong langkah antisipatif menghadapi lonjakan kebutuhan menjelang hari raya. Salah satunya dengan meminta pihak Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) menambah kuota pasokan LPG agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Namun demikian, hingga Jumat malam, 20 Maret 2026, harga LPG tabung melon di tingkat pengecer masih tergolong tinggi. Di sejumlah wilayah, harga masih berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung, jauh di atas harga yang ditetapkan di pangkalan resmi.

Salah satu warga, Aan Sutopo mengaku masih harus membeli LPG seharga Rp35.000 di toko sekitar Terminal Lama. Ia menyebut harga di wilayah tempat tinggalnya bahkan bisa lebih mahal dibanding lokasi tersebut.

“Di sini (Desa Mojokampung) harganya lebih dari itu. Sebagai pedagang warung kopi, selisih Rp5 ribu cukup lumayan,” terangnya.

Menurutnya, sidak yang dilakukan pemerintah belum menyentuh akar persoalan karena hanya dilakukan di tingkat pangkalan. Ia menilai pemerintah perlu menelusuri rantai distribusi hingga ke pengecer untuk mengetahui titik kenaikan harga yang tidak terkendali.

“Agar mereka tahu siapa yang bermain dan di titik mana harga naik tak terkendali,” papar bujangan berusia 40 tahun yang membuka warung kopi di teras rumahnya.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan akan terus melakukan pengawasan serta mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas distribusi LPG. Upaya ini diharapkan mampu menekan harga di pasaran sehingga kembali sesuai ketentuan dan tidak memberatkan masyarakat. (*)

Sumber: