Pemerintah Prioritaskan MBG untuk Daerah 3T dan Stunting Tinggi saat Libur

HARIAN DISWAY - Pemerintah tidak ingin intervensi gizi bagi anak-anak Indonesia terputus hanya karena kalender akademik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan, bahkan saat libur sekolah, dengan prioritas khusus bagi daerah yang paling membutuhkan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian utama pemerintah. Kebijakan ini diambil untuk memastikan asupan gizi anak-anak tetap terjaga, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat stunting yang masih tinggi.

Dalam rapat koordinasi terbaru, pemerintah memutuskan bahwa distribusi MBG untuk sekolah umum akan difokuskan pada lima hari sekolah efektif. Namun, kebijakan ini tidak berlaku kaku. Pemerintah memberikan fleksibilitas bagi daerah tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus.

Menurut Zulhas—sapaan akrabnya—pemberian MBG saat libur panjang seperti Lebaran dinilai kurang efektif untuk wilayah umum. Namun, pendekatan berbeda diterapkan bagi daerah 3T dan wilayah dengan kondisi gizi yang memprihatinkan.

BACA JUGA:Viral 'Susu Sekolah' Beredar di Minimarket, BGN: Tak Ada Monopoli di Program MBG

BACA JUGA:1.256 Dapur MBG Disetop! BGN Tegas Tindak SPPG Tak Penuhi Standar

“Kalau libur Lebaran, itu kan tidak efektif untuk umum. Tapi untuk daerah 3T dan yang stunting-nya tinggi, tentu ada penanganan khusus,” ujarnya usai rapat terbatas, Kamis, 2 April 2026.

Ia menambahkan, kebijakan afirmatif memungkinkan adanya tambahan hari distribusi atau bahkan tetap berjalan meski siswa tidak berada di sekolah. Hal ini dilakukan agar intervensi gizi tetap konsisten dan berdampak nyata.

“Kalau dianggap perlu dan produktif, bisa ditambah satu hari. Ini kebijakan afirmatif untuk daerah yang paling membutuhkan,” imbuhnya.

Hingga akhir Maret 2026, program MBG telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi. Sebanyak 26.066 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi secara penuh.

Meski demikian, pemerintah juga tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan di lapangan. Sebanyak 2.162 unit pelayanan terpaksa disuspensi sementara karena dinilai tidak memenuhi standar operasional.

Permasalahan utama yang ditemukan berkaitan dengan sanitasi, seperti pengolahan limbah (IPAL) dan higienitas makanan. Pemerintah menegaskan bahwa kualitas dan keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama dalam program berskala nasional ini.

“Program ini sangat besar dan mendasar. Memberi makan lebih dari 60 juta anak bukan perkara mudah. Kita terus lakukan evaluasi dan penyempurnaan agar semakin baik,” tegas Zulhas.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memperluas jangkauan program, tetapi juga menjaga kualitas pelaksanaannya demi masa depan generasi Indonesia. (*)

Sumber: